Agraria

KPA: 50 Persen Lahan Proyek Stranas 2021 Berasal dari Konflik Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan sepanjang 2021 setidaknya hampir 50 persen luas pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk proyek strategis nasional (PSN) berasal dari hasil konflik agraria.

KPA menyatakan konflik agraria di sektor infrastruktur dan properti akibat pelaksanaan PSN pada 2021 telah menyebabkan 40 kejadian. Puluhan kejadian konflik agraria itu terjadi di lahan yang secara kumulatif mencapai 11.466.923 hektare.

Jenis PSN penyebab konflik dimulai dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, kereta api, kawasan industri, pariwisata hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

“Jika dikaitkan dengan luas pengadaan tanah yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan PSN di tahun 2021, maka luasan wilayah konflik tersebut mencapai 49, 8% dari total luasan kebutuhan PSN,” tutur Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika dalam acara peluncuran Catatan Tahunan KPA, Kamis (6/1).

Baca juga: Kunjungi ngundang.com situs penyedia undangan digital online terbaik di Indonesia

Ia memaparkan nomor wahid konflik agraria pada 2021 masih dipegang sektor perkebunan sebanyak 52 gejolak, sementara di urutan kedua adalah terkait proyek infrastruktur yang digenjot negara.

“Jumlah [konflik agraria terkait PSN] ini mengalami kenaikan signifikan sebanyak 73 persen dibandingkan tahun 2020,” ujar Dewi.

“Dari 52 konflik tersebut, 38 kasus berasal dari PSN. Dengan begitu, konflik agraria infrastruktur akibat PSN ini mengalami lonjakan tinggi sebesar 123 % dibandingkan tahun 2020,” imbuhnya.

Baca juga: XPLORE.ID Menampilkan Destinasi Wisata Terbaik diKota Anda

Dewi menambahkan bahwa meningkatnya konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur bertalian erat dengan target percepatan eksekusi proyek dan berbagai regulasi penjaminnya.

Sejak Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dikeluarkan, KPA mencatat lebih dari 200 proyek bisnis raksasa milik pengusaha diklaim sebagai kepentingan umum.

Menurut KPA, masalah utama Proyek Strategi Nasional berujung konflik agraria adalah tanah-tanah yang menjadi target pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut tumpang tindih dengan tanah dan lahan pertanian masyarakat. Sementara di satu sisi, sambungnya, pemerintah terlihat tergesa-gesa dalam menjalankan proyek-proyek itu.

“[Pemerintah menggunakan] proses yang tergesa-gesa, tidak transparan dan partisipatif, abai dalam menghormati dan melindungi hak konstitusional warga terdampak, [serta] cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek ketimbang subyek pembangunan,” ujar Dewi.

Lebih jauh, meski pembangunan PSN kerap menyebabkan penggusuran dan konflik agraria, Dewi menilai Presiden Jokowi justru kerap memberikan sinyal tidak segan menghukum pihak-pihak yang dianggap menghambat proses pembangunan.

Misalnya, dia mengingatkan, penyataan Jokowi saat meminta setiap kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia mengawal investasi di Indonesia. Jokowi bahkan mengancam bakal memerintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda yang tidak mengawal investasi.

“Kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi tuh betul-betul direalisasikan,” kata Jokowi dalam arahannya kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12/2021).

Artikel terkait

Baca juga: Temukan Tempat Makan dan Tempat Hangout Terbaik di Kota Anda

Back to top button