Tata Ruang

Akselerasi Ekosistem Investasi di Batam, Kementerian ATR/BPN Perkuat KKPR Sebagai Syarat Perizinan Berusaha

Dalam rangka pemulihan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing investasi dan daya saing industri serta mempercepat penyebaran, pemerataan pembangunan dan perluasan lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki ekosistem investasi sehingga nantinya bermuara pada penambahan lapangan kerja. Selama ini, inefesiensi proses dan birokrasi perizinan yang panjang dinilai sebagai salah satu faktor penghambat aktivitas investasi di Indonesia.

Melalui aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR telah tertuang menjadi salah satu dari tiga poin penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha selain Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung.

KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan serta menggantikan fungsi izin lokasi yang sekarang sudah dihapuskan.

Kunjungi ngundang.com situs penyedia undangan digital online terbaik di Indonesia

Dalam hal wilayah tersebut belum tersedia RDTR seperti Kota Batam, maka Persetujuan KKPR (PKKPR) yang diterbitkan akan melalui tahapan pendaftaran, penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang, RZ KSNT, dan RZ KAW serta tahapan yang terakhir adalah penerbitan PKKPR.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang turut mengkaji kesesuaian tata ruang rencana kegiatan untuk mendorong investasi di Kota Batam dengan melakukan peninjauan lapangan sebagai tahap penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang.

Tinjauan lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Askani beserta jajaran pada Minggu-Senin (08-09/08) silam.

NGUNDANG.ID GAYA HIDUP PRIA INDONESIA

Nantinya, penilaian ini akan digunakan dalam perumusan penerbitan Persetujuan KKPR sebagai syarat dasar perizinan berusaha dan bentuk konkret dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu. Khususnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Artikel terkait

Back to top button