Tata Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) di Revisi Tahun Depan

Direktorat Jenderal Tata Ruang pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Pada hari Selasa, (03/08/2021) telah dilaksanakan workshop secara daring dalam rangka penyampaian hasil kajian peninjauan kembali dan rekomendasi revisi RTRWN yang dibuka dengan sambutan dari Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Dwi Hariyawan, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah provinsi seluruh Indonesia, akademisi, dan BUMN. Pelaksanaan workshop ini bertujuan untuk menjaring isu terkait tata ruang dari seluruh Indonesia.

Dwi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan peninjauan kembali RTRWN, diperlukan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan karena RTRWN ini akan menjadi payung bagi seluruh rencana tata ruang yang menjadi dasar perizinan dan pemanfaatan ruang. “Kajian peninjauan kembali RTRWN menjadi dasar revisi RTRWN yang akan dilaksanakan tahun depan,” ujar Dwi.

Adapun yang menjadi latar belakang peninjauan kembali dan revisi RTRWN adalah terbitnya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang berdampak besar terhadap kebijakan nasional khususnya dalam penataan ruang, seperti integrasi tata ruang darat dan laut, KKPR, hirarki produk RTR, regulasi bidang kehutanan dan pertanahan, serta regulasi terkait informasi geospasial.

Kunjungi ngundang.com situs penyedia undangan digital online terbaik di Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi S. Riyadi, menyampaikan bahwa diperlukan peninjauan kembali dan revisi RTRWN untuk mengakomodir perubahan-perubahan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang.

Sejalan dengan itu, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, menekankan pentingnya konsolidasi program antara RTRWN dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) agar menjadi dokumen pembangunan yang saling sinergi dan sinkron serta diharapkan RTRWN kedepannya hanya mengatur zonasi, wilayah, dan kriteria.

Sebagai rencana tata ruang dengan hirarki tertinggi, RTRWN harus mampu mengakomodir pelaksanaan kebijakan strategis seperti PSN serta bersifat fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebijakan yang berdampak pada kebutuhan ruang.

NGUNDANG.ID GAYA HIDUP PRIA INDONESIA

“Dalam revisi RTRWN kedepan, diharapkan untuk menggunakan analisis pemodelan spatial dynamic dengan mengintegrasikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam RTRWN untuk menentukan skenario pengembangan kebutuhan ruang” ujar Dodi.

Terkait sektor industri, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, berharap kriteria teknis kawasan industri, penetapan kawasan industri sebagai PSN, dan konsep green industry dapat dipertimbangkan dalam penyusunan RTRWN yang baru.

“Integrasi tata ruang darat dan laut ke dalam RTRWN sangat penting dilakukan agar RTRWN menjadi kerangka spasial sekaligus cermin perwujudan Kebijakan Kelautan Indonesia,” tegas Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Muh. Rasman Manafi.

Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan satu-satunya dokumen resmi sebagai penjabaran dari pencapaian visi menjadi poros maritim dunia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Sejalan dengan itu, akademisi Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan terkait ruang darat, pesisir, dan laut agar RTRWN lebih operasional. Ernan juga mengharapkan penyusunan RTRWN kedepannya dapat fokus pada rencana struktur ruang dan lebih dinamis pada rencana pola ruang.

Sebagaimana disampaikan oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa muatan RTRWN saat ini perlu penyesuaian dengan dinamika pembangunan di daerah seperti sistem perkotaan nasional, jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan jalur kereta api. Usulan baru terkait hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa perwakilan pemerintah provinsi. Diharapkan kedepannya RTRWN dapat menjawab isu ketimpangan antarwilayah, baik secara nasional maupun di daerah.

Artikel terkait

Back to top button