Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Bantah Tidak Rata Membebaskan Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin menjelaskan mengapapembebasan lahan di Jakarta lebih banyak dilakukan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Djafar menyatakan pembebasan lahan itu menyesuaikan dengan permohonan dan lengkapnya ketentuan pembebasan lahan.

“Sebenarnya kami enggak ada berpihak ke (Jakarta) Timur atau ke Utara ya, tapi permohonan yang memenuhi syarat ketentuan aturan itu memang yang adanya di lokasi seperti itu,” ujar Djafar, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Menurut Djafar, permohonan pembebasan lahan akan ditindaklanjuti Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman. Namun, proses pembebasan lahan itu membutuhkan waktu panjang.

“Masyarakat mengajukan kepada gubernur tembusan ke kami. Nanti Pak Gubernur disposisi, terus kami tindak lanjuti,” kata dia.

(baca: Prasetio: Ada Apa dengan Jaktim dan Jakut? Pembebasan Lahan Banyak di Sana)

Persyaratan untuk membebaskan lahan di antaranya syarat administrasi, harus sesuai zonasi, bersertifikat, ada kesesuaian luas lahan dan yang tercantum dalam sertifikat.

Tim dari Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta kemudian melakukan survei dan penelitian lapangan untuk melihat kondisi lahan yang akan dibebaskan.

Lahan-lahan itu dibebaskan untuk dijadikan taman dan makam. Anggaran yang disediakan dalam APBD Perubahan 2017 untuk pembebasan lahan taman sebanyak Rp 350 miliar dan untuk makam sebanyak Rp 150 miliar.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Komisi D DPRD DKI mempertanyakan pembebasan lahan yang tidak merata yang dilakukan Dinas Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman DKI Jakarta.

Prasetio mengatakan, pembebasan lahan lebih banyak dieksekusi di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

“Ada apa nih dengan Timur sama Utara ini ya? Ini barang banyak di sana semua ini,” ujar Prasetio.