Lokakarya Human Cities Coalition (HCC)
Jakarta, 9 Agustus 2017. Human Cities Coalition (HCC) menyelenggarakan Lokakarya dengan tema: “Kasus Bisnis Inklusif untuk Perbaikan Kawasan Kumuh” di Hotel Aston, Pluit Penjaringan. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan dari: Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR, BAPPENAS, Kementerian Agraria dan Tata Ruang), Pemerintah daerah (Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang), PAM Jaya, Tim Kotaku, UCLG-ASPAC, SDI (Slum Dwellers International), Bank Dunia dan Perwakilan dari warga RW 17 Penjaringan, Tokoh Masyarakat Penjaringan.
Human Cities Coalition adalah kemitraan publik-swasta Belanda dari organisasi bisnis, pemerintah, LSM dan akademisi berkomitmen untuk membuat kota dan pemukiman manusia yang lebih inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Pendekatan yang diperkenalkan oleh HCC adalah bahwa penanganan kumuh mengedepankan manusia sebagai subyek dengan melibatkan pihak swasta sebagai salah satu pemangku kepentingan. Keterlibatan swasta terutama dalam mendorong berkembangnya usaha yang layak dengan pendekatan bisnis. HCC berperan sebagai mediator antara pemerintah dan swasta.
Kolaborasi penanganan kumuh penting dilakukan melalui satu perencanaan Kota yang kemudian ditangani melalui berbagai strategi pembiayaan, regulasi dan upgrading. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan swasta dapat berbagi peran. HCC bersama dengan Tim Kotaku dan SDI bekerjasama dalam memetakan wilayah kumuh dikawasan Jakarta Utara, dengan area yang sedang difokuskan saat ini di Kelurahan Penjaringan-Jakarta Utara. Dari 395,43 Ha Luas kelurahan Penjaringan, terdapat 17 Rukun Warga dengan total RW kumuh sebanyak 12 RW, 103 RT kumuh dan 134 RT non kumuh. Kumuh ini disebabkan karena membludaknya penduduk sementara ketersediaan lahan terbatas menyebabkan ruang gerak antar pemukiman warga sangat padat. Kumuh juga mendatangkan berbagai konflik lainnya, prioritas utama adalah permasalahan: sanitasi dan air bersih.
Warga penjaringan dari RW 17 yang hadir di Lokakarya ini, turut mengutarakan bahwa kebutuhan air didaerah mereka sangat terbatas dan susah, sehingga banyak diantara mereka yang terpaksa membeli air pikulan jerigen dari tukang air gerobak keliling untuk keperluan cuci baju dan mandi, sementara untuk air minum menggunakan air galon yang dijual.
Rik Frenkel dari HCC menyampaikan bagaimana masyarakat, pemerintah dan sektor swasta dapat berbagi peran untuk mengurangi daerah kumuh dan merevitaliasi kumuh, adalah melalui bisnis inklusif, market driven serta supply and demand. HCC telah bergerak dan merumuskan skenario bisnis inklusif melalui penilaian kebutuhan komunitas, ekonomi politik, inovasi dan pembiayaan serta pada akhirnya mendapatkan desain teknis kasus bisnis inklusif. SDI dan Tim Kotaku telah melakukan Need Assesment yaitu, Identifikasi masalah dimasyarakat Kelurahan Penjaringan dengan metode mengkoleksi data untuk mendapatkan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Penjaringan. survey yang telah dilakukan sudah meliputi 200 Rumah Tangga dan SDI telah berhasil melakukan profiling pemetaan terhadap 23 RT.
