KegiatanLingkungan HidupTata Ruang

Diskusi Terbatas HUD Institute Mengenai Penyediaan Tanah Bagi Perumahan MBR Melalui Bank Tanah Berbasis Tata Ruang di Daerah

20170615_141659

Tangerang, 15 Juni 2017.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjadi narasumber dalam diskusi terbatas yang diadakan oleh HUD Institute di Hotel Grand Zurri, Serpong.

Diskusi terbatas ini dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN; Pihak Ciputra Group; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten; DPD REI Banten; Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman Kabupaten Tangerang; Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan; Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); dan Antonio Ismael selaku arsitek dari Triaco and Associates.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Isu yang dibahas pada diskusi terbatas ini adalah proses penyediaan tanah bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan di berbagai daerah, terutama dengan konsep bank tanah.

 

Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa skema penyediaan tanah untuk perumahan MBR di Indonesia bisa dilakukan dengan berbagai proses, seperti: pemanfaatan tanah terlantar oleh pemerintah dan pemanfaatan lahan yang habis jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU)-nya. Dengan proses tersebut, diharapkan dapat tersedia lahan yang bisa digunakan untuk perumahan MBR di masa depan. Untuk skema bank tanah sendiri masih dalam proses pembuatan regulasi dari Kementerian ATR/BPN dan direncanakan akan selesai pada bulan Agustus 2017.

20170615_145035

Untuk skema penyediaan lahan untuk perumahan MBR di DKI Jakarta, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa di Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta telah diatur bahwa Rumah Susun bisa dibangun di lahan mana saja di DKI Jakarta (dengan syarat dan ketentuan yang diatur pula dalam Perda tersebut). Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan lahan bagi perumahan MBR. Peraturan ini juga merupakan sebuah usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan prinsip bank tanah (mempersiapkan lahan dan/atau tanah untuk kebutuhan di masa depan) karena sampai saat ini belum ada regulasi tentang bank tanah di Indonesia sehingga Skema Bank Tanah belum bisa diimplementasikan.

Baca juga :  Pertemuan dengan Tim PMI terkait rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Desain Besar Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas DKI Jakarta

20170615_170102

Pertemuan ini memiliki kesimpulan bahwa skema bank tanah bisa menjadi solusi penyediaan lahan untuk perumahan MBR sehingga regulasi tentang Bank Tanah ini butuh untuk diselesaikan segera. Diharapkan pula tiap daerah bisa merencanakan pemanfataan ruang di wilayahnya dengan jelas sehingga mekanisme bank tanah akan lebih mudah untuk direalisasikan.

20170615_182657

Pertemuan ini diakhiri dengan buka puasa bersama dengan anggota diskusi terbatas ini. Diharapkan dengan diskusi terbatas ini, proses penyediaan lahan untuk perumahan MBR di berbagai daerah, terutama dengan mekanisme bank tanah, bisa diimplementasikan sehingga komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk Indonesia bisa terwujud.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button