Kliping

Pengelolaan Terpusat Perlu Komitmen Politik

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan air limbah terpusat lewat sistem jaringan perpipaan yang di dalamnya termasuk rencana penggabungan PD PAL Jaya dan PD PAM Jaya bakal menjadi komitmen politik. Upaya mendorong itu menjadi kesepakatan dalam bentuk pengesahan peraturan daerah akan mulai setelah Pilkada DKI Jakarta 2017.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif, Senin (6/2), mengatakan, proses itu setidaknya bakal dimulai pada Maret 2017. “Saat ini, kan, baru hanya ada pergantian Ketua Balegda (Badan Legislasi Daerah),” ujarnya.

Diperlukan peraturan daerah kuat untuk mengatur pengelolaan air limbah secara terpusat dan penyatuan tugas pokok dan fungsi kedua entitas yang sebelumnya berbeda tugas itu. Apalagi, jika itu dikaitkan keberadaan 267 kelurahan di Jakarta.

Menyusul relatif besarnya isu itu bagi kepentingan publik, katanya, fraksi-fraksi lain cenderung akan mendukung. Efek sosial menyusul belum pastinya pengurusan isu itu cenderung lebih besar dibandingkan perhitungan ekonomi yang timbul.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Sanitation Business Development Consultant Budi Darmawan mengatakan, pengelolaan air limbah terpusat serta rencana penggabungan PD PAL Jaya dan PD PAM Jaya mesti ditelisik dari banyak sisi. Beberapa di antaranya, fakta bahwa pelayanan air minum yang relatif masih belum lancar, cenderung akan membuat pelayanan air limbah dengan pengelolaan bersama bakal menemui tantangan. “Butuh waktu 20-30 tahun lagi,” katanya.

Budi mengatakan, apa yang bisa dilakukan sementara waktu adalah melakukan penyedotan tangki septik warga secara terjadwal. Itu baru sebagian kecil yang terlayani PD PAL Jaya.

Dari sekitar 2 juta rumah tangga di Jakarta, kata Budi, baru 8.000 rumah tangga yang dilayani PD PAL Jaya. Keengganan sebagian warga di sejumlah wilayah pada pengelolaan air limbah domestik membuat peningkatan jumlah warga yang dilayani menjadi tantangan.

Budi mengatakan, terkait pengelolaan satu atap antara air minum dan air limbah, khusus untuk DKI Jakarta, mesti dilakukan sistem “paksa-rela”. Itu akan sangat tergantung ketegasan dan komitmen politik pemimpin daerah atau gubernur yang kelak menjabat.

Baca juga :  Pengaduan PJU Rusak Kini Bisa Lewat Live Chat

Sebelumnya, peneliti lingkungan di Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Laboratorium PD PAL Jaya DKI Jakarta, Novita Anggraini, mengatakan, implementasi pengelolaan dan pengolahan air limbah terpusat dapat dengan perencanaan matang. Di Jepang, dimulai seusai Perang Dunia II, yang diawali penyedotan lumpur tinja dari rumah ke rumah.(INK)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button