Kliping

Sanksi dari DKI dan Polda Metro bagi Panitia

JAKARTA, KOMPAS — Polda Metro Jaya melayangkan teguran tertulis kepada Aliansi Kebangsaan sebagai panitia penyelenggara parade “Kita Indonesia”. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengutarakan, kegiatan itu melanggar peraturan gubernur yang melarang kegiatan hari bebas kendaraan bermotor untuk kegiatan politik.

“Ada yang memakai pakaian dan bendera parpol. Ada panggung dan orasi. Padahal, ada pergub yang melarang untuk kegiatan parpol,” kata Argo.

Taufik Basari selaku kuasa hukum panitia penyelenggara mengatakan, panitia meminta maaf atas kekurangan itu. “Kami sudah berupaya meminimalkan penggunaan atribut parpol, tetapi belum optimal,” ujarnya.

Ia melanjutkan, panitia sudah menjelaskan kegiatan itu bukan kegiatan politik dan tidak terkait pilkada meski inisiator dan panitia sebagian besar dari parpol.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menilai kegiatan Kita Indonesia yang digelar pada Minggu (4/12) melanggar peraturan gubernur tentang hari bebas kendaraan bermotor (HBKB). Pemprov akan memberikan sanksi kepada panitia penyelenggara.

“Sesuai Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada Pasal 7 Ayat 1 di situ dijelaskan car free day hanya difungsikan untuk tiga kegiatan, yaitu olahraga, lingkungan, dan seni dan budaya. Lalu di Ayat 2 dijelaskan tidak boleh untuk kegiatan politik, propaganda, atau SARA,” paparnya.

Ketua Pelaksana Car Free Day Alfred Sitorus mendesak panitia penyelenggara Kita Indonesia meminta maaf. Inisiator car free day, Ahmad Safrudin, menilai acara Kita Indonesia mencederai esensi dan merebut posisi HBKB sebagai ruang publik yang harmonis, yang tidak boleh untuk acara politik.

“HBKB harus bersih total dari kegiatan politik. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi,” kata Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama.

Baca juga :  LAPAN Resmikan Antena Full Motion Terbesar Indonesia, Ini Fungsinya

Secara terpisah, menurut Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) Pande Putu Yasa, PPD tak menyewakan bus ke parpol, tapi kepada warga. Bus yang disewa seharusnya bukan bus transjakarta, tetapi ada salah prosedur.

Budi Kaliwono, Direktur PT Transportasi Jakarta, menyatakan, dari pengecekan sementara, ada 20 bus PPD yang dikerjasamakan dengan transjakarta yang dipergunakan dalam aksi Minggu (4/12). “Kami meminta bus itu ditarik. Transjakarta tidak pernah memihak golongan tertentu,” ujar Budi. PT Transjakarta akan memberikan sanksi administrasi dan denda kepada PPD.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button