Kliping

DKI Tunggu Rekomendasi PUPR untuk Kelanjutan Lima Proyek Rusunawa

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta menunggu rekomendasi dari tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk kelanjutan lima proyek rumah susun sederhana sewa yang dihentikan pembangunannya. Diharapkan rekomendasi bisa diterima pekan depan sehingga segera ada tindak lanjut atas proyek itu.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) DKI Arifin, Minggu (6/11), mengatakan, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Sumarsono sudah mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka meminta rekomendasi (second opinion) secara teknis. Harapannya, dalam beberapa hari ke depan, rekomendasi teknis itu sudah diberikan sehingga Pemprov DKI bisa membuat keputusan.

“Tim teknis dari Kementerian PUPR itu nanti akan turun dan mengecek kondisi bangunan yang dihentikan. Dari sana, tim teknis bisa memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta, tindakan atau keputusan yang bisa diambil atas lima proyek tersebut,” kata Arifin.

Lima paket proyek rusunawa di lima lokasi dihentikan sementara per 7 Oktober 2016 karena DPGP menemukan banyak masalah, seperti cor semen tidak matang, pagar goyah, dan bentuk jendela tidak sesuai. Kelima paket rusun itu ada di Cakung Barat, di Jalan Raya Bekasi Kilometer 2, di Rawa Bebek, di Lokasi Binaan Semper, dan di Marunda. Inspektorat Pemprov DKI tengah mengaudit lima paket proyek tersebut. Kelima paket ini yang dimintakan rekomendasi dari Kementerian PUPR.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Selain itu, ada dua paket proyek, yakni di Jatinegara Kaum dan di Pinus Elok, yang diputus kontrak pengerjaannya oleh DPGP karena kontraktor pembangun tengah bermasalah dengan instansi pekerjaan umum di Kota Bogor.

Baca juga :  Musim Kemarau, Pasokan Air Palyja Berkurang ke Sejumlah Wilayah di Jakarta

“Tinggal satu paket yang masih berjalan, yaitu paket rusun di KS Tubun, dan akan menambah 524 unit rusun akhir tahun ini,” ujar Arifin.

Lahan urukan

Selain itu, DPGP juga tengah mengkaji pembangunan rusunawa di lahan urukan tanggul laut, di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Rusunawa disiapkan untuk nelayan dan warga pesisir. Konsep, desain, dan anggaran pembangunan masih dibahas dan belum diputuskan.

“Memang ada rencana itu (membuat rusunawa). Namun, kalaupun jadi, tidak akan menggunakan dana APBD. Mungkin dana dari pengembang atau lainnya,” ucap Arifin.

Tanggul laut di Muara Baru direncanakan sepanjang 2,2 kilometer.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button