Kliping

Menanti Kesepahaman…

Normalisasi Kali Ciliwung sebagai proyek pengendali banjir tak bisa dipandang sebagai pembangunan fisik saja. Ada komunitas dan warga yang juga menjaga Kali Ciliwung. Namun, semua elemen belum padu. Normalisasi untuk menyelamatkan kali pun dinilai mengancam warga.

205fec03128c4453962d546d6358fcd7

Sejak proyek normalisasi secara masif dijalankan pada 2015, beberapa ruas bantaran sungai yang dipadati hunian pun mulai terbuka. Bantaran di Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, misalnya, sudah menjadi jalan inspeksi sepanjang 1,9 kilometer. Kampung Pulo tak lagi banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

Dinding kali diturap dengan beton untuk mencegah longsor karena di sana belum ada penghijauan sebagai penguat tebing kali, tetapi masih dipadati hunian. Bantaran itu juga ditanggul beton setinggi hampir 2 meter dari permukaan jalan inspeksi. Saat Kali Ciliwung Siaga 1, permukaan air sungai naik hingga separuh tanggul dan rawan meluber ke permukiman.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Bantaran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang ada di seberangnya kini dalam proses pembangunan jalan inspeksi, termasuk pemasangan turap dan tanggul. Diperkirakan pengerjaan berlangsung setengah tahun.

Tak kurang dari 800 keluarga direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang enggan berdialog dan berkompromi, membuat relokasi acap kali menuai penentangan dari warga.

Banyak elemen

Dibandingkan dengan 3-4 tahun lalu, bantaran Kali Ciliwung di Jakarta secara berangsur-angsur menunjukkan perbaikan. Bantaran yang sebelumnya dipadati hunian dan menjadi tempat penimbunan sampah kini jadi area terbuka yang digunakan warga sebagai ruang publik, seperti di Kalibata dan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pemanfaatan jalan inspeksi sebagai area publik juga ditemukan di Kampung Pulo.

Baca juga :  Kilas Metro

Pemerintah pusat, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), juga menyiapkan peraturan untuk menjaga bantaran dari hunian.

Di saat yang sama, Pemprov DKI mengerahkan petugas kebersihan untuk membersihkan sampah di aliran sungai, termasuk di Ciliwung.

Kelompok-kelompok peduli Ciliwung pun tetap giat bekerja menjaga kelestarian sungai.

Semua elemen bergerak memperbaiki Kali Ciliwung. Sayangnya, mereka masih berjalan sendiri-sendiri.

Sebagian warga masih khawatir terkena penggusuran meskipun permukiman mereka berada 5 meter dari bibir Kali Ciliwung. Minimnya informasi juga membuat masyarakat khawatir bahwa seluruh badan Kali Ciliwung juga akan dibeton seperti di Kampung Pulo. Alih-alih membawa kabar baik menyelamatkan Kali Ciliwung, normalisasi justru dipandang warga bak ancaman.

“Bagaimana jadinya kalau seluruh Kali Ciliwung dibeton? Ini sangat mengerikan. Tak ada lagi hijau. Kehidupan binatang-binatang di kali ini bisa ikut hilang. Yang pasti akan banyak lagi warga digusur,” tutur Royani (62), Ketua Gerakan Masyarakat Bersih Sungai Ciliwung (Gema Bersuci) di Jakarta Selatan.

Kecemasan serupa juga diungkapkan warga yang tempat tinggalnya diberi tanda batas sempadan Kali Ciliwung oleh petugas BBWSCC. Tanda itu berbentuk garis panah warna biru yang dicat di dinding rumah warga seperti yang dijumpai di RT 005 RW 005 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kiptiah (33), salah satu warga di bantaran itu, mengaku waswas rumahnya ikut digusur. “Ngeri juga, ya, kalau digusur. Padahal, sejak lahir, saya sudah tinggal di sini. Kami juga orang Betawi asli di sini,” katanya.

Area sekitar bantaran tempat Royani dan Kiptiah bermukim memiliki perbedaan dibandingkan dengan bantaran di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Bantaran Ciliwung di Pejaten Timur masih rindang oleh pepohonan. Rumah mereka juga berada 5-10 meter dari bibir kali.

Baca juga :  Ahok Ungkap Kendala Pembangunan Jalan Layang Transjakarta Koridor 13

Namun, tanda panah batas sempadan yang dipasang petugas BBWSCC berjarak sekitar 10 meter dari bibir kali sehingga banyak rumah warga masuk area sempadan Kali Ciliwung. “Sejauh ini memang belum ada kabar tempat tinggal kami bakal digusur. Tapi, kalau melihat tanda yang dipasang, kan, bikin waswas juga,” kata Kiptiah.

Sementara sesuai rencana BBWSCC, turap beton Kali Ciliwung diperkirakan hanya sampai Kalibata. Turap beton juga dipasang di sebagian Condet, Jakarta Timur, hingga jembatan Jalan TB Simatupang yang rawan longsor. Setelah itu, bantaran Kali Ciliwung dipertahankan kealamiannya.

Keterlibatan warga

Ahli ekologi sungai dan manajemen lanskap Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Hadi Susilo Arifin, menilai, untuk melindungi dan menjaga daerah aliran sungai, pemerintah perlu melibatkan warga setempat.

Menurut Hadi, penataan sungai seperti Ciliwung semestinya melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, bukan sekadar pendekatan proyek. Karena itu, normalisasi Ciliwung semestinya tidak selalu dengan pembetonan, terutama untuk lokasi yang masih dapat dirawat.

“Panjang Ciliwung sekitar 117 kilometer dan 80 persen di antaranya bisa ditata dengan membuat cerukan,” kata Hadi.

Ahli daerah aliran sungai IPB, Kukuh Murtilaksono, menambahkan, bukan hal baru di Indonesia bahwa integrasi antarsektor sulit dijalankan. Bahkan, baru kali ini BBWSCC meminta data laju sedimentasi kepada Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. “Ini langkah yang sangat baik. Ego sektoral memang harus ditepis,” ucapnya.

Menurut Kukuh, setiap proyek yang melibatkan masyarakat luas sudah semestinya dipublikasikan kepada masyarakat sehingga tak ada prasangka buruk. Proyek normalisasi dapat berjalan dengan dukungan masyarakat. Pada akhirnya, pelestarian sungai juga melibatkan peran serta aktif masyarakat sekitar.

Kepala BBWSCC Teuku Iskandar mengatakan, normalisasi Kali Ciliwung tak seseram bayangan warga. Bantaran di jembatan Jalan TB Simatupang, misalnya, tak akan dibeton karena ketinggian tebing sampai 30 meter. “Tebing yang terlampau tinggi tak mungkin dibeton karena secara konstruksi tak memungkinkan,” ujarnya.

Baca juga :  Dinas LH Angkut 1.200 Ton Sampah yang Dibawa Banjir Kiriman dari Bogor

Iskandar mengakui regulasi untuk menjaga sempadan sungai di Jakarta dari hunian dan okupasi lainnya, sampai saat ini, belum ada. Untuk itu, BBWSCC menyusun aturan sempadan Kali Ciliwung dari hulu hingga hilir. Aturan itu akan dituangkan menjadi peraturan menteri.

Setelah ditetapkan sebagai peraturan menteri, aturan sempadan itu akan dijabarkan lagi sebagai perda meliputi tiga daerah yang dilalui Kali Ciliwung, yakni Bogor, Depok, dan Jakarta. Aturan sempadan itu, kata Iskandar, tak bisa diterapkan untuk semua sungai karena bergantung pada kearifan lokal yang ada.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button