Kliping

Pemilik Angkot Mau Berbenah, tetapi Perlu Dukungan Pemerintah

David menunjukkan angkot yang terparkir di belakang sebuah warung makan, di Jalan Dadali, Kota Bogor, Senin lalu. Salah satu angkot itu miliknya. Usia angkot warna hijau muda itu 13 tahun, nyaris sama dengan usia angkot lainnya di situ.

”Tidak ada yang mau bawa. Sudah nongkrong 20 hari. Sekarang pengusaha angkot susah. Apalagi kalau rutenya juga masuk Kabupaten Bogor, seperti rute Angkot 08. Sebab, sudah banyak saingan mobil (angkot) baru,” ucapnya.

Berbeda dengan Kota Bogor yang meniadakan peremajaan sekitar enam tahun lalu, ujar David, Kabupaten Bogor justru mengizinkan peremajaan angkot.

Sekitar 16 tahun lalu, David memulai usaha jasa angkutan di Bogor. Dari delapan angkot miliknya, kini tinggal satu dan kemungkinan akan dijual juga.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Menurut David, banyak pemilik angkot sudah jenuh, tetapi sulit menjual angkot dan trayeknya. Apalagi, trayek tertentu sudah diisi ribuan angkot. ”Angkot dengan izin trayeknya ini dijual Rp 30 juta, tetapi enggak ada yang mau. Mau saya remajakan, lalu jadi biru (angkot kabupaten), tidak ada biaya. Minimal harus punya Rp 20 juta kalau mau ganti angkot baru. Padahal, penghasilan dari angkot sekarang ini terlalu minim. Tidak nombok saja sudah bagus,” katanya.

Badan usaha

David mengatakan, angkotnya satu-satunya itu sudah didaftarkannya sebagai aset PT Bintang Sonic Trans (BST). BST adalah satu dari puluhan badan hukum usaha jasa transportasi di Bogor yang muncul sejak akhir tahun lalu untuk mewadahi pemilik angkot perorangan.

Bergabung ke badan hukum juga tidak mudah. Setidaknya pemilik harus punya uang Rp 2 juta untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB). Sebab, banyak buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang masih dipegang perusahaan penjamin atau bank. Padahal, syarat untuk bergabung dalam badan hukum harus balik nama BPKB ke perusahaan.

Baca juga :  Bappeda DKI Bahas Indikator Kebahagiaan Warga

Itu sebabnya, dari sekitar 120 angkot yang pemiliknya menyatakan bergabung dalam PT BST, baru 21 unit dengan BPKB atas nama perusahaan itu.

Selain itu, masih banyak pemilik angkot yang sudah menyerahkan surat-surat kendaraan, tapi tidak diurus sampai ke pemprov. ”Ada formulir A yang harus diserahkan dan mendapat pengesahan provinsi dan itu tidak dilakukan oknum badan hukum. Ini juga menghambat pemilik angkot untuk bergabung dalam badan hukum. Kami berharap sekali pemerintah melakukan pengawasan pada perusahaan jasa angkutan,” tutur David yang juga staf PT BST.

Kepala Organda Kota Bogor Moch Ischak AR mengatakan, ada 25 badan hukum jasa transportasi di Kota Bogor, baik berbentuk PT maupun koperasi. Dari 3.412 angkot, sudah 3.387 unit atau 99,27 persen yang menyatakan bergabung ke dalam badan hukum. Namun, baru 902 unit atau 26,44 persen yang beres proses balik nama.

Kami berharap, pemerintah menghapuskan biaya BBN-KB. Pajak kendaraannya tetap kami bayar. Pemprov Jawa Barat pada Juni-Desember 2015 pernah menerapkan kebijakan ini. Kami berharap, kebijakan itu diperpanjang. Sebab, kondisi usaha angkot saat ini semakin susah. Keterisian angkot cuma 40 persen. Rata-rata penumpang 3-4 orang sekali jalan per angkot,” tutur Ischak.

Bus sedang

Pengoperasian bus sedang ataupun bus besar sebagai pengganti angkot di Kota Bogor juga mesti direncanakan serius. Kalaupun masih diperlukan, angkot yang diperkenankan memiliki kapasitas angkut 15 orang dan memenuhi syarat standar pelayanan minimum. Angkot-angkot yang ada sekarang sudah pasti harus diganti karena berusia di atas 10 tahun.

Manajer Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor Ari Priyono mengatakan, keputusan angkutan penumpang menggunakan bus sedang untuk koridor utama dan angkot untuk pinggir kota tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2012. Untuk antisipasi 10-20 tahun ke depan, diperlukan sekitar 162 bus sedang, 242 angkot perintis, dan 2.563 angkot pengumpan.

Ari mengatakan, Pemkot Bogor sudah merencanakan dan mulai memperbaiki infrastruktur dan membenahi transportasi umum. Nanti ada tujuh koridor utama jaringan transportasi kota yang dilayani bus sedang dan ada puluhan sampai ratusan jalur yang dilayani angkot. Operasional 162 bus sedang akan mengurangi 607 angkot di jalur utama. Harapannya jalan dalam kota bisa lancar.

Menurut Kepala Koperasi Jasa Angkutan Usaha Bersama Parid Wahdi, 630 pemilik dengan total 970 unit angkot berharap ada kepastian pengadaan bus sedang pengganti angkot. Untuk bisa mengoperasikan satu bus sedang di jalur utama, mereka harus membesituakan tiga angkot.

Selain itu, harga bus sedang Rp 700 juta. Jika angkot tua dijual, harganya hanya Rp 3 juta sampai Rp 10 juta. Pengusaha juga harus menyediakan pul bus. ”Cantik sekali kalau pemerintah memberi bus-bus itu gratis kepada badan usaha jasa transportasi yang ada. Setelah tujuh tahun, peremajaan bus jadi tanggung jawab kami,” katanya.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button