Kliping

“Kami Mau, Kok, Ditata…”

271ecdf34c23473ba6f8b8ce78d9c7c6

Tak selamanya kampung liar di bantaran kali dan rendahnya pendidikan para penghuninya menjadi hambatan dalam menjaga bantaran kali selama pintu dialog dibuka.

Hampir 20 tahun lalu, satu per satu warga di Kampung Tanggul, tepat di bantaran Kali Cipinang RT 015 RW 002 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, mengubah rumahnya menghadap aliran kali. Keputusan itu diambil setelah mereka memperoleh pendampingan dari organisasi sosial dan dibawa mengunjungi perkampungan di bantaran Kali Code, Yogyakarta, yang tertata pada 1990-an.

Sama seperti perkampungan liar lainnya di Jakarta, Kampung Tanggul itu merupakan satu dari sekian banyak perkampungan urban di Jakarta yang berdiri di atas tanah negara. Penghuni kampung itu umumnya mantan pemulung sampah dan pengayuh becak yang bermukim di sana sejak sebelum 1980.

Mereka datang ke Jakarta tanpa keahlian khusus. Mereka bertaruh nasib dengan harapan memperoleh kesempatan bekerja dan kehidupan lebih baik dibandingkan jika tetap bertahan di kampung mereka. Sumiati (42) yang sejak 36 tahun lalu menetap di kampung itu mengungkapkan, keluarganya berasal dari Bogor. Ia ikut ayahnya yang jadi pengayuh becak di Jakarta.

“Semula orangtua saya mendirikan rumah persis di bantaran Cipinang. Lalu, beberapa organisasi sosial mengajak orangtua kami agar mengubah rumah menghadap kali. Orangtua kami juga pernah diajak ke perkampungan Kali Code yang tertata dan artistik, sekitar tahun 1990,” tutur Sumiati, Jumat (7/10).

Untuk merangsang warga, kata Sumiati, sekitar tahun 1991 salah satu organisasi sosial itu mengubah rumah singgah bagi anak jalanan di tempat tinggalnya di bantaran kali, mundur 3 meter di belakang tanggul kali. Rumah itu dibangun berlantai dua dan menghadap kali. Tanggul kali sebagai halaman rumah depan yang sekaligus dijadikan akses jalan. Warga pun mengikutinya. “Termasuk bapak saya juga ikut dan jadinya rumah yang saya tempati ini,” ujarnya.

Rumah Sumiati hanya 6 x 4 meter persegi. Karena berlantai dua, jadi ada ruang cukup untuk keluarganya saat ini. Lebih dari 20 rumah di Kampung Tanggul kini memiliki bentuk yang hampir sama dengan rumah Sumiati.

“Sekitar tahun 1995, rumah-rumah di kampung ini sudah menghadap kali. Warga membiayai sendiri renovasi rumah mereka sedikit demi sedikit karena umumnya bekerja sebagai pemulung,” katanya.

Dukungan pemerintah

Saat menjabat sebagai ketua RT setempat, Sumiati mempertahankan kondisi kampung mereka. Apalagi, sejak Kali Cipinang terhubung ke Kanal Timur, kampungnya tak lagi banjir. Dua tahun ini, Sumiati menerapkan iuran sampah untuk membayar tenaga mengangkut sampah sehingga tak ada lagi warga buang sampah ke kali.

Miasih (60), warga lainnya yang bermukim di Kampung Tanggul sejak 1985, mengaku, sejak sebagian besar rumah menghadap Kali Cipinang, kampungnya menjadi lebih terang. Rumahnya menjadi berpencahayaan cukup, anak-anak memperoleh ruang untuk bermain meski dengan memanfaatkan area bantaran yang digunakan sebagai jalan. Sebelumnya, kampung mereka kumuh dan becek.

Kini banyak warga kampung itu beralih ke pekerjaan yang lebih baik. Sumiati, anak pengayuh becak itu, menjadi tenaga administrasi di salah satu kantor lembaga swadaya masyarakat.

Hanya ada rumah Nenek Ida (70) yang masih belum direnovasi hingga kini. Nenek pemulung itu hidup sebatang kara. “Nenek itu benar-benar tak punya uang untuk mengubah rumahnya. Untuk berobat saja dia jalan sendiri ke rumah sakit karena dia tak punya saudara di sini,” kata Miasih.

Miasih pun berharap agar pemerintah tak menggusur tempat tinggalnya, tetapi cukup menata permukiman yang ada. Bagi Miasih, isu penggusuran tempat tinggalnya sudah bukan barang baru karena telah diembuskan sejak 1990-an. “Kami mau, kok, ditata asalkan tetap berada di sini. Kampung ini sudah menjadi bagian dari hidup kami,” ujarnya.

Proses penataan di Kampung Tanggul itu berjalan hampir sama dengan penataan Kampung Baan Mankong (Permukiman Aman) di kota Bangkok yang dikelola Pemerintah Thailand. Program Baan Mankong menjadi salah satu penataan kampung yang dinilai berhasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Lewat program Baan Mankong, warga dikenai biaya sewa ringan atas tanah negara yang digunakan untuk mendirikan rumah, tak lebih dari 50 baht atau Rp 20.000 per bulan. Rumah dapat dijual kepada pemerintah untuk dijual lagi kepada warga urban yang membutuhkan hunian.

Hanya bedanya, Program Baan Mankong dikendalikan oleh institusi Pemerintah Thailand, yakni Community Organization Development Institute. Pendampingan warga dan dana renovasi rumah warga didukung pemerintah, bukan mengandalkan organisasi sosial.

Dengan dukungan penuh pemerintah, penataan kampung tanpa menggusur sudah terlaksana di 858 kampung di 277 kota di Thailand dengan total 90.813 rumah yang direnovasi. Bukan tak mungkin hal serupa diterapkan di Jakarta.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button