Kliping

Air Wajib Jadi Prioritas

Dukung Kinerja, Pemerintah Hapus Rp 4,8 Triliun Utang PDAM

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan air minum dan air bersih wajib diutamakan pemerintah daerah. Selama ini, isu air seakan tidak diperhatikan dan berada di belakang kebutuhan dasar lainnya. Di sisi lain, pemerintah mendukung penyehatan PDAM dengan penghapusan utang senilai Rp 4,8 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah membuka seminar yang diadakan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Kamis (22/9).

Seminar bertema “Tantangan Global Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum” ini membahas tiga poin utama, yaitu pemetaan pemangku kepentingan sumber daya air, tantangan PDAM, serta inisiatif dalam sistem penyediaan air minum.

“Pemimpin daerah yang tidak memprioritaskan air minum sangat disayangkan. Padahal, air itu kebutuhan dasar. Harus menjadi titik tolak pemerintah, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Dia menyinggung masih sangat jarang pemimpin atau kepala daerah yang mengangkat isu air dalam program utama kerja. Program pelayanan terhadap air tidak jauh beda dengan layanan kesehatan, pendidikan, ataupun energi. Akan tetapi, pemenuhan layanannya terkait banyak hal, antara lain regulasi dari pusat, pemprov, dan antarpemda.

Hapus utang

Masalah lain yang membuat kinerja PDAM tidak optimal adalah utang yang membelit perusahaan ini. Seperti diketahui, sejumlah PDAM memiliki utang yang banyak sehingga tidak mampu melakukan pelayanan air bersih yang maksimal.

Sebagai solusi, sejak Agustus pemerintah memutuskan menghapus utang PDAM kabupaten/kota se-Indonesia. Total utang mencapai Rp 4,8 triliun dari 175 PDAM.

“Setelah melakukan penghematan dari sejumlah sektor, dana tersebut salah satunya digunakan untuk pemutihan utang PDAM. Diharapkan kinerja mereka (PDAM) semakin baik ke depan, utamanya memberikan pelayanan air bersih dan air minum yang layak dan murah,” tutur Tjahjo.

Baca juga :  Penarikan Raperda Tata Ruang oleh Pemprov DKI Dinilai Langkah Mundur

Untuk penghapusan itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan menteri.

content

Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 yang mengatur penyelesaian utang PDAM ke pemerintah pusat. Mendagri juga mengeluarkan aturan untuk subsidi tarif air serta penghitungan tarif.

Pemerintah mencatat, sejumlah 388 PDAM telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dari jumlah itu, hanya 196 PDAM yang berkategori sehat, sementara sisanya dalam kondisi “sakit”.

Dari data Perpamsi, ada 428 anggota seluruh Indonesia. Sebagian besar adalah PDAM, swasta, dan badan layanan umum. Dari jumlah itu, 175 PDAM memiliki utang ke pemerintah. Sebanyak 107 PDAM telah diputihkan utangnya oleh pemerintah melalui anggaran perubahan tahun 2016, dengan nilai total Rp 3,9 triliun. Sebagian PDAM melunasi utang ke pemerintah pusat atas bantuan pemda.

Ketua Umum Perpamsi Rudie Kusmayadi menuturkan, penghapusan utang PDAM dilakukan dalam bentuk hibah, bukan tunai. Dana itu akan dimasukkan dalam penyertaan modal PDAM.

“Pemerintah telah mengeluarkan aturan untuk proses penghapusan utang tersebut. Nantinya akan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah untuk penyertaan modal. Sampai sekarang, semua masih berproses, belum ada yang selesai,” kata Rudie.

Semua pihak

Dia menambahkan, permasalahan terkait air bukan hanya bergantung pada kebijakan kepala daerah, melainkan juga harus didukung DPRD. Apalagi, penyertaan modal ini digunakan untuk penyediaan air bersih.

Pemerintah menargetkan tercapainya percepatan penyediaan air bersih hingga 2019. Ditargetkan ada 10 juta sambungan baru yang dilakukan untuk meningkatkan layanan.

Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat menambahkan, pihaknya menargetkan dapat pasokan air baru di dua lokasi. Dengan penambahan itu, defisit air yang jumlahnya masih sangat besar bisa dikurangi.

Baca juga :  PLN Beli Listrik Tenaga Sampah

“Butuh investasi sekitar Rp 3 triliun untuk menambah pasokan air di Pesanggrahan dan di Buaran III. Selain itu, permintaan tambahan pasokan air ke pemerintah pusat juga belum disetujui,” ujar Erlan. (JAL)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button