Kliping

Keputusan PTUN Terkait Pulau G Mengikat

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan pemerintah melalui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melanjutkan reklamasi, termasuk Pulau G, dianggap tidak mengindahkan putusan hukum. Padahal, meski belum inkracht, keputusan PTUN bersifat mengikat publik secara keseluruhan.

“Putusan PTUN berasas erga omnes atau mengikat publik. Baik yang beperkara maupun pihak luar yang tidak beperkara. Jadi, menurut saya, tidak ada alasan untuk tidak mematuhi putusan pengadilan itu,” ujar W Riawan Tjandra, pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saat dihubungi, Senin (19/9).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memutuskan melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Ini berbeda dengan keputusan Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli, yang membatalkan 14 dari 17 pulau reklamasi.

Satu pulau, yaitu Pulau G, yang dibangun oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan Agung Podomoro Land, sedang berproses di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Dalam sidang di PTUN akhir Mei lalu, hakim mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) terkait izin reklamasi Pulau G dan menunda semua kegiatan di pulau itu.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Menurut Riawan, dengan keputusan Menteri Luhut untuk melanjutkan reklamasi, berarti melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan. Idealnya, pemerintah berkonsentrasi dalam proses banding yang sedang berlangsung, baru ambil keputusan.

Pasal 67 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak menunda/menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat TUN yang digugat. Namun, kini, UU PTUN telah berubah, tepatnya seperti diatur di UU No 9/2004 dan UU No 51/2009.

Baca juga :  Jalur Pedestrian di Kalimalang Ditargetkan Selesai Dibangun Akhir 2017

“Sekarang sifatnya status quo. Tidak boleh ada kegiatan atau kebijakan apa pun selama belum ada keputusan dari PTTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara). Jika tetap dilanggar, pengadilan (PTUN) bisa ikut campur, mengambil tindakan memaksa,” paparnya.

Luhut saat ditanyai terkait putusan hukum Pulau G menolak memberikan tanggapan.

Dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pekan lalu, Luhut menegaskan, ia tidak melanggar putusan PTUN. Sebab, putusan tersebut belum inkracht.

Penghinaan

Ratusan mahasiswa dan gabungan nelayan berunjuk rasa di depan kantor Menko Kemaritiman, kemarin siang. Mereka menilai Menteri Luhut menginjak-injak putusan PTUN.

Tigor Hutapea, kuasa hukum KSTJ, menyampaikan, keputusan yang diambil oleh Luhut merupakan penghinaan atas pengadilan. Pejabat negara harus patuh dan tunduk pada hukum.

“Besok (hari ini) kami akan mengirimkan surat permohonan kepada PTUN untuk menegur Menko Maritim. Sebab, putusan yang dikeluarkan tidak diindahkan. Dalam hal ini, PTUN harus mengambil sikap atas keputusan yang telah dikeluarkannya,” ujarnya. (JAL)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button