Kliping

Belum Ada Regulasi Fase A

Pembangunan Tanggul Dilakukan Sesuai Kewenangan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan tanggul fase A di Teluk Jakarta yang termasuk dalam Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD) belum diatur dalam regulasi. Pengerjaan tanggul yang dilakukan saat ini barulah yang menjadi kewenangan pemerintah.

Pintu air Waduk Pluit,  Penjaringan, Jakarta Utara, antara lain berfungsi untuk mengendalikan banjir, seperti terlihat Minggu (18/9).   Penurunan tanah di wilayah Jakarta terus terjadi, dengan laju bervariasi, antara 1  cm dan 25 cm per tahun. Meski begitu, upaya untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat, antara lain di lapangan masih masif terjadi pengambilan air tanah dan beban daratan terus meningkat dengan bertambahnya bangunan.
KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS
Pintu air Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, antara lain berfungsi untuk mengendalikan banjir, seperti terlihat Minggu (18/9). Penurunan tanah di wilayah Jakarta terus terjadi, dengan laju bervariasi, antara 1 cm dan 25 cm per tahun. Meski begitu, upaya untuk menanggulangi masalah ini belum terlihat, antara lain di lapangan masih masif terjadi pengambilan air tanah dan beban daratan terus meningkat dengan bertambahnya bangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Selasa (20/9), mengatakan, belum ada peraturan tertulis yang mengatur pembagian pembangunan tanggul fase A. Sedianya fase A akan digarap pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta barulah SK gubernur mengenai penetapan rencana trase indikatif tanggul laut terintegrasi daratan tahap A di sepanjang pesisir pantai utara DKI Jakarta.

Dalam SK Gubernur Nomor 1685 Tahun 2015 itu, dengan jelas disebutkan, tanggul laut yang terintegrasi dengan daratan diperlukan untuk melindungi pesisir Jakarta dari banjir, penurunan permukaan tanah, dan meningkatkan kualitas air untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan lainnya.

Tanggul laut fase A melewati wilayah DKI Jakarta sepanjang 98 km dari total 120 km. Selain di tepi laut, tanggul juga melewati muara sungai sehingga bentuk tanggul dibuat meliuk-liuk mengikuti alur muara sungai.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Dalam SK gubernur dijelaskan pula secara detail trase tanggul laut fase A itu. Selain melewati permukiman, tanggul fase A juga melewati kawasan industri ataupun wilayah-wilayah yang dikelola BUMN dan BUMD.

Dari penetapan trase, muncullah gambaran mengenai pembagian pembangunan tanggul dengan panjang tanggul yang mesti dibangun.

Dia mengakui masih harus dilakukan pembicaraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta murni. ”Memang belum bisa dilakukan upaya apa pun terkait pembangunan. Masih imbauan-imbauan saja,” katanya.

Secara keseluruhan, dasar hukum NCICD dari pemerintah pusat juga belum ada. Yang ada baru arahan dan kesepakatan.

Air limbah

Selain tanggul fase A, pengelolaan air limbah juga menjadi kebutuhan untuk mendukung NCICD seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016.

Hingga kini, DKI Jakarta melalui Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya baru memiliki satu instalasi pengolahan air limbah (IPAL), yakni di Setia Budi, Jaksel, yang dibangun 1991.

IPAL di Setia Budi hanya mampu mengolah 7,2 juta meter persegi limbah atau setara 7 persen penduduk. Jumlah pelanggan yang dilayani 2.578 pelanggan. Sebanyak 2.077 di antaranya adalah rumah tangga, sementara selebihnya adalah komersial di kawasan segitiga emas Jakarta.

Satu IPAL lagi direncanakan dibangun di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Dalam proyeksinya, instalasi seluas 4 hektar ini dibangun pada 2018 dengan biaya sekitar Rp 8,1 triliun. Instalasi ini baru satu dari sembilan instalasi prioritas yang direncanakan.

”Sekarang lagi desain di Kementerian PUPR karena memang ditangani pusat. Konstruksinya direncanakan pada 2018 dengan nilai proyek Rp 8,1 triliun. Angka ini telah naik dari estimasi pada 2012 yang hanya Rp 6,2 triliun,” kata Direktur Utama PD PAL Jaya Subekti saat ditemui di kantornya, Selasa (20/9).

Pembuatan instalasi-instalasi baru ini program prioritas pemerintah.. Hal itu tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dikeluarkan awal Januari.

IPAL lain akan dibangun juga di Duri Kosambi. ”Tetapi, untuk Duri Kosambi belum ada desain pasti. Ketika dua IPAL ini selesai, maka coverage area bisa mencapai 23 persen,” ujarnya.

Pembangunan IPAL di Waduk Pluit ini menjadi target jangka pendek pengelolaan limbah di Jakarta. Direncanakan, hingga 2020, ada dua IPAL baru yang selesai dibangun.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi menyampaikan, limbah masih menjadi persoalan berat yang dihadapi. Apalagi, sejumlah perusahaan, mal, dan apartemen ditemukan membuang limbah langsung ke saluran.

”Limbah itu air yang kotor dan berbahaya buat lingkungan. Kalau dibuang ke kali, tentunya akan berdampak ke lingkungan, laut, hingga kualitas air tanah. Karena itu, kami tidak segan memberikan sanksi bagi yang ditemukan melanggar,” tuturnya.

Berdasarkan pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan BPLHD pada 2015, hanya dua titik dari 89 titik pemantauan yang memenuhi baku mutu. Sebanyak 87 titik lainnya tercemar dan 36 titik di antaranya tercemar berat.

Hal itu tidak jauh beda dengan pemantauan kualitas air 39 situ atau waduk yang ada. Dari 101 titik pemantauan, hanya lima titik yang memenuhi baku mutu. Sebanyak 96 titik tercemar.

(JAL/MKN/HLN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button