Kliping

BantarGebang Jalan Berliku Pengelolaan Sampah Ibu Kota

Imat (56) duduk termenung di lantai area pembuatan kompos Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Kota Bekasi, Minggu (31/7). Seusai memulung, dia melepas lelah di lokasi yang menjadi tempat kerjanya sehari-hari.

Selama 10 tahun terakhir, Imat biasa bekerja sebagai buruh harian lepas di area pembuatan kompos TPST Bantargebang dengan upah Rp 40.000 per hari. Sepulang dari kerja, ia mencari tambahan penghasilan dengan memulung sampah.

Namun, sejak TPST Bantargebang diambil alih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 19 Juli silam, belum tampak lagi aktivitas pengolahan kompos di areal tersebut. Alhasil, nasib Imat dan sejumlah pekerja harian lepas terkatung-katung tanpa kejelasan.

Sejak itu pula, hampir setiap hari Imat mampir ke area pembuatan kompos. Dia berharap ada perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta yang memberikan informasi mengenai nasib buruh harian lepas di pembuatan kompos tersebut.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

“Setiap hari saya ke sini untuk menunggu kejelasan. Mau nanyain kapan bisa kerja lagi, kan, saya butuh biaya untuk hidup sehari-hari,” ujar bapak empat anak ini.

Sembari menunggu kejelasan nasibnya, setiap hari Imat hanya memulung sampah plastik dengan penghasilan tak menentu. Dia berharap dapat direkrut sebagai pekerja harian lepas yang digaji setara upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per bulan.

Nyonih (50), salah satu pekerja harian lepas, mengaku belum mendapat informasi mengenai status dan upah setelah pengelolaan TPST Bantargebang diambil alih Pemprov DKI Jakarta dari PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). “Kami, sih, sudah kirim lamaran lagi ke Pemprov DKI, tetapi sampai sekarang belum jelas kapan kami bisa kerja lagi,” ujar Nyonih saat ditemui di TPST Bantargebang, Rabu (3/8).

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang setelah memutus kontrak kerja PT GTJ dan PT NOEI. Sehari berselang atau pada 20 Juli 2016 pukul 00.00, sebanyak 53 alat berat yang biasa mengeruk sampah di titik buang pun “turun gunung”. Tak terkecuali alat berat di area pengolahan kompos.

Baca juga :  Belum Ada Progres Pembangunan RS Sumber Waras, Dinkes Akan Minta Arahan Djarot

“Sejak alat milik PT Godang Tua Jaya turun, semua (aktivitas) berhenti,” ujar seorang pekerja, Amih (60).

Sejak itu pula, Amih dan rekan-rekannya tetap datang ke tempat pengolahan, tetapi hanya duduk dan mengobrol. Biasanya, Amih bertugas membersihkan lokasi di sekitar mesin ayak di pengolahan kompos dengan upah Rp 32.000 per hari yang dibayar per dua minggu.

Sejumlah operator alat berat pun menanti kejelasan serupa. Seperti Sarmud (60), salah satu operator buldoser, yang belum memperoleh uang makan harian sejak TPST Bantargebang diambil alih Pemprov DKI Jakarta. Ia bekerja untuk perusahaan yang menyewakan alat berat kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Kalau saya tanya perusahaan saya, katanya uang makan jadi tanggung jawab DKI Jakarta. Namun, sampai saat ini kok belum dibayar juga,” ujarnya.

Untuk makan sehari-hari, Sarmud kini berutang kepada pedagang makanan dan minuman di dalam areal TPST Bantargebang.

Sederet pekerjaan rumah

Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan melakukan inspeksi bersama dengan PT GTJ terhitung 30 hari sejak pemutusan kontrak kerja sama. Ini untuk menentukan kepemilikan aset di TPST Bantargebang, termasuk fasilitas pengolahan kompos.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan DKI Asep Kuswanto menuturkan, terdapat sekitar 100 pekerja di tempat pengolahan kompos TPST Bantargebang. “Mereka termasuk dalam 381 pekerja yang diangkat oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Meski joint inspection belum selesai, pendataan pekerja sudah selesai,” katanya.

Hingga kini, tempat pengolahan sampah menjadi kompos belum berfungsi optimal karena sampah yang dikelola hanya sekitar 50 ton per hari. Kapasitas sampah terolah seharusnya bisa lebih dari 400 ton per hari.

Sambil menunggu kepastian pengelolaan tempat pengolahan sampah menjadi kompos, kata Asep, pekerja untuk sementara dapat membantu bersih-bersih di sepanjang area TPST. Dinas Kebersihan DKI Jakarta berjanji mulai membayar upah pekerja yang akan diangkat per 1 Agustus 2016 dengan sistem transfer melalui Bank DKI. Sebelum itu, upah mereka masih dibayar PT GTJ.

Baca juga :  PDAM dan PT Aetra Resmikan Smart Operation With Control Room

Selain pekerja, terdapat segudang masalah menanti, seperti keterbatasan alat berat, penentuan titik buang sampah, pengelolaan pembangkit listrik memanfaatkan metana dari sampah, pengelolaan instalasi pengolahan air sampah, dan perbaikan lingkungan sekitar.

Warga sekitar pun mengeluhkan uang kompensasi yang kerap disunat. Sesuai perjanjian kontrak kerja sama, belasan ribu warga di Kelurahan Ciketing Udik, Cikiwul, dan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, seharusnya memperoleh uang kompensasi Rp 300.000 per tiga bulan untuk tiap keluarga. Namun, uang yang diterima warga hanya Rp 200.000 per tiga bulan serta dipangkas lagi Rp 10.000 dengan dalih biaya administrasi dari ketua RT.

“Kami, sih, tidak urusan (TPST) mau dikelola swasta atau pemerintah. Yang penting dana kompensasi jangan dikurangi dan jangan telat,” ujar Ici (30), warga Cikiwul, Bantargebang.

Sementara pengemudi truk, seperti Sarif (42), masih harus antre hingga delapan jam sebelum bisa menumpahkan muatannya di titik buang. Kendati demikian, kata Sarif, TPST Bantargebang kini bebas dari pungutan liar sejak diambil alih DKI.

Ujang (60), salah satu sopir, mengatakan, saat TPST dikelola PT GTJ dan PT NOEI, sopir truk sampah dipungut Rp 4.000 saat menimbang sampah, Rp 2.000 saat antre menuju titik buang, dan Rp 5.000 untuk jasa operator ekskavator.

Tantangan

Rizky Febriyanto, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah Dinas Kebersihan DKI Jakarta sekaligus penanggung jawab TPST Bantargebang, mengatakan, persoalan tidak sekadar mengatur titik buang sampah, tetapi juga sejumlah hal penting dalam pengelolaan. Oleh karena itu, pihaknya akan menggandeng tenaga ahli untuk memetakan persoalan sekaligus mencari solusi.

“Kalau tidak dapat ditangani sendiri, kemungkinan kami akan menjalin kerja sama dengan BUMD (badan usaha milik daerah) atau swasta, tetapi hanya untuk tiap plant (unit pengolahan) bukan untuk keseluruhan TPST,” ujar Rizky.

Baca juga :  Operasi Karbol Dilakukan di Jakarta Timur Setelah Banjir Surut

Berkomitmen mengelola sampah berwawasan lingkungan memang tidak mudah. Namun, selalu ada jalan keluar di balik setiap kesulitan.

(Harry Susilo/C03)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button