Kliping

Realisasi Jauh dari Harapan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan rumah susun di DKI Jakarta diperkirakan hanya terealisasi 2.359 unit dari rencana 8.094 unit tahun ini. Pembebasan lahan, lelang proyek, serta prosedur pemanfaatan aset dan ketiadaan perjanjian kerja sama menjadi kendalanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (DPGP) DKI Jakarta Arifin, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/7), menyebutkan, pembangunan sejumlah rumah susun dipastikan batal karena masalah lahan, yakni di Cengkareng Barat, Jakbar, dan Penjaringan, Jakut.

Lahan di Cengkareng Barat diketahui bermasalah setelah pembebasan tahun lalu, sementara lahan Penjaringan masih jadi obyek sengketa dan kini kasusnya berproses di Mahkamah Agung.

“Sejumlah proyek sempat gagal lelang, antara lain karena penyatuan beberapa paket meski kini sudah selesai. Namun, waktu yang tersedia hanya cukup untuk pembangunan struktur beberapa lantai hingga akhir 2016,” kata Arifin.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Dari total 21 lokasi yang direncanakan dibangun tahun ini, baru 18 lokasi yang sudah beres pembebasan lahannya. Dari 18 lokasi itu, pekerjaan fisik sudah dimulai di 8 lokasi, yakni Rusun KS Tubun (Jakarta Barat), Rusun Cakung Barat, Jalan Bekasi Km 2, Rawa Bebek, Jatinegara Kaum, dan Pinus Elok (Jakarta Timur), serta Rusun Marunda dan Lokasi Binaan Semper (Jakarta Utara). Total ada 17 blok, 4 tower, dan 2.359 unit di 8 lokasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Rois Hadayana Syaugie menilai, perencanaan DPGP sangat lemah. Padahal, tambahan rusun diharapkan untuk mendukung normalisasi dan revitalisasi kawasan.

“Jika perencanaan dan perhitungannya cermat, dana Rp 1,8 triliun untuk membangun rusun tak akan sia-sia karena tak terserap hingga akhir tahun,” katanya. Dari jumlah itu, realisasi penyerapan diperkirakan hanya Rp 600 miliar.

Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus, menambahkan, Gubernur DKI menargetkan pembangunan 45.000 unit hingga akhir masa jabatannya pada 2017. Namun, realisasinya jauh dari target. “Seharusnya tidak minta anggaran dulu baru membebaskan lahan, tetapi memastikan sejak awal dan mengajukan anggaran sesuai kebutuhan di tahun ini,” ujarnya.

Baca juga :  Tinggi Tanggul Fase A 3,8 Meter, Lokasi Pembangunan Tanggul Masih Dipadati Warga

Anggota Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, meminta DPGP lebih cermat sebelum membebaskan lahan. Dia berharap kasus pembelian lahan 4,6 hektar di Cengkareng Barat tak terulang.

Data pendatang

Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil DKI Jakarta mencatat jumlah pendatang tahun ini menurun 2,47 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Seusai Idul Fitri 2015, jumlah pendatang ke DKI 70.500 orang. Tahun ini, ada 68.500 pendatang.

“Meski turun, kami tetap menggelar program bina kependudukan,” ujar Kepala Disdukcapil DKI Edison Sianturi, Rabu.

Bina kependudukan diisi dengan sosialisasi mengenai perda kependudukan kepada pendatang yang memang ingin tinggal di Jakarta. “Sosialisasi dilakukan di kantong-kantong yang ditengarai banyak pendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang mendata kembali pendatang baru untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan.

“Kami bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan mendata pendatang baru,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Erlan Rusnarlan, kemarin.

Camat Karawaci Kiki Wibawa mengatakan, pendataan akan dilakukan secara rutin selama dua pekan dan melibatkan RT/RW.

(HLN/MKN/PIN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button