Kliping

Hari Pertama, Pelanggaran Banyak Terjadi

AKARTA, KOMPAS — Hari pertama uji coba pengendalian kendaraan dengan aturan pelat nomor ganjil-genap, masih banyak kendaraan bernomor polisi genap yang melintas di kawasan pembatasan, Rabu (27/7). Sesuai aturan, kendaraan yang boleh melintas di kawasan pembatasan kemarin adalah kendaraan dengan pelat nomor ganjil.

019d6b388eb84237986dff57fd6b738f

Petugas menemukan sekitar 500 kendaraan berpelat nomor genap yang memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat uji coba hari pertama.

Di situ, pagi hari ada tujuh petugas gabungan dari Dishubtrans dan kepolisian yang mengawasi kendaraan yang melintas dari arah Sudirman ataupun Thamrin.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Saat lampu lalu lintas menyala merah, petugas mendekati mobil bernomor polisi genap. Mereka menegur pengendara dan memberikan selebaran sosialisasi. Petugas hanya bisa bergerak beberapa meter dari antrean sembari memberikan penjelasan.

Polisi juga sebatas mengecek nomor polisi secara fisik. Mereka belum mengecek kecocokan antara pelat nomor dan STNK.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui, saat uji coba pelaksanaan ganjil-genap, masih banyak pengendara yang tidak mematuhi aturan. Hal itu terjadi karena belum ada sanksi di masa uji coba.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, selama masa uji coba yang berlangsung hingga 26 Agustus 2016, petugas gabungan hanya menyetop kendaraan dan memberikan selebaran berisi aturan sistem ganjil-genap.

Selama sebulan itu, polisi hanya akan menegur dan menilang jika ada indikasi pemalsuan pelat nomor atau STNK.

Kebijakan ganjil-genap diprediksi hanya mengurangi 20-30 persen kemacetan. Nantinya, Pemprov DKI memberlakukan pembatasan kendaraan dengan penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP).

Baca juga :  Setelah Tata Makam Mbah Priok, Ahok Ingin Percantik Masjid Luar Batang

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Syamsul Bahri menambahkan, penegakan hukum diberlakukan mulai 30 Agustus 2016.

Pelanggar ganjil-genap nantinya dikenai sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Awalnya mungkin bisa tilang merah dulu. Setelah itu bisa dikenai sanksi maksimal tilang biru dengan denda mencapai Rp 500.000,” katanya.

Pakai jalur alternatif

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta membagikan selebaran sosialisasi kebijakan pelat nomor ganjil-genap kepada pengguna mobil pribadi di sekitar Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (27/7). Hari itu, Pemprov DKI Jakarta memulai kebijakan yang bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

John (40), pengendara mobil bernomor polisi ganjil, mengatakan akan menyiasati kebijakan ganjil-genap dengan melewati jalur-jalur alternatif. Menurut dia, di luar ruas jalan yang terkena pembatasan, masih tersedia beberapa jalur alternatif.

Ia mencontohkan, untuk mencapai kawasan Sarinah dari Kebon Jeruk, ia bisa melewati Jalan Sabang atau Tanah Abang. Ia pun tidak terlalu khawatir dengan penerapan uji coba kebijakan itu.

“Tadi, saya berangkat ke Thamrin sepi, agak lengang. Kayaknya belum terlalungaruh kebijakannya,” ujar John.

Pengendara mobil bernomor polisi ganjil, Bambang (37), juga lebih memilih jalur alternatif untuk menghindari ruas jalan yang terkena pembatasan ganjil-genap. Selama ini, ia sudah terbiasa melintas di ruas jalan alternatif itu pada saat penerapan 3 in 1.

“Masih banyak jalur alternatif lain, kemungkinan malah macetnya pindah ke situ,” katanya.

Inspektur Dua Adhitia dari Ditlantas Polda Metro Jaya, yang bertugas di kawasan Bundaran HI kemarin sore, mengatakan, penumpukan kendaraan terjadi di beberapa titik jalur alternatif, seperti di Pasar Senen, Tanah Abang, dan Casablanca.

Lalu lintas di kawasan Bundaran HI lebih lancar. “Kalau biasanya tanpa ada ganjil-genap baru terurai pukul 20.00-20.30, sekarang pukul 16.00 sudah lancar,” ujar Adhitia.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Tubagus Arif berpendapat, area pembatasan kendaraan dengan kebijakan ganjil-genap, yakni ruas Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin dan sepotong Jalan Gatot Subroto, dinilai terlalu kecil untuk mengurai kemacetan di Jakarta.

Baca juga :  Inpres Belum Optimal, Penyederhanaan Izin Perumahan di Tangan Pemda

Pemerintah diharapkan mempercepat program jalan berbayar. Penyediaan angkutan umum yang murah, nyaman, dan terintegrasi tetap harus jadi prioritas pemerintah.

Andri Yansyah mengatakan, selain pembatasan kendaraan pribadi, pihaknya mengupayakan perbaikan layanan angkutan umum. Selain memperketat kir, mengandangkan armada tak layak, dan mengintegrasikan trayek, Pemprov DKI juga mendorong perluasan area cakupan transjakarta ke jalur-jalur baru.

(MKN/DEA/HLN/PIN/*)

Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta membagikan selebaran sosialisasi kebijakan pelat nomor ganjil-genap kepada pengguna mobil pribadi di sekitar Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (27/7). Hari itu, Pemprov DKI Jakarta memulai kebijakan yang bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button