Kliping

Kelola Bantargebang secara Profesional

Wakil Ketua DPRD DKI Sarankan DKI Serahkan TPST kepada BUMD

BEKASI, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta mendukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Namun, agar tidak kewalahan, DKI disarankan menyerahkan pengelolaan kepada badan usaha milik daerah yang bisa mengelola sampah menjadi energi yang bernilai ekonomi tinggi.

Truk sampah menurunkan sampah di zona I Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jumat (22/7). Sempat terkendala karena semua alat berat belum dioperasikan, aktivitas di TPST Bantargebang berangsur pulih. Saat ini, ada empat titik buang yang sudah dibuka, 3 titik di zona I dan 1 titik di zona III.
ADITYA PUTRA PERDANATruk sampah menurunkan sampah di zona I Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Jumat (22/7). Sempat terkendala karena semua alat berat belum dioperasikan, aktivitas di TPST Bantargebang berangsur pulih. Saat ini, ada empat titik buang yang sudah dibuka, 3 titik di zona I dan 1 titik di zona III.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, Jumat (22/7), menyatakan, DPRD DKI Jakarta mendukung pengambilalihan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Menurut dia, selain mandiri mengolah sampah, pengambilalihan TPST Bantargebang seharusnya bisa menghemat biaya pengolahan (tipping fee) yang selama ini dibayarkan kepada pengelola swasta. “Dana pengembangan untuk masyarakat sekitar TPST yang sebelumnya melalui PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) juga bisa langsung diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi,” ujarnya.

Biaya pengolahan terus naik dan tahun ini mencapai Rp 133.328 per ton. Data Dinas Kebersihan DKI Jakarta, jumlah biaya pengolahan yang dibayarkan Pemprov DKI sejak 2008 hingga September 2015 mencapai Rp 1,5 triliun untuk sekitar 13,4 juta ton sampah, sekitar Rp 1,2 triliun di antaranya untuk GTJ dan NOEI. Sementara sisanya untuk biaya pengembangan lingkungan.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Namun, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Triwisaksana, melihat Dinas Kebersihan DKI Jakarta kedodoran dalam proses transisi pengambilalihan TPST Bantargebang. Hal itu terlihat dari antrean truk pengangkut dan penumpukan sampah beberapa hari terakhir.

Menurut Triwisaksana, TPST Bantargebang butuh penanganan yang baik agar efektif mengolah 6.000 ton-7.000 ton sampah per hari, menghasilkan secara finansial, dan tidak mencemari lingkungan. “(Dinas Kebersihan) Belum siap (swakelola). Saran saya lebih baik diserahkan kepada BUMD (badan usaha milik daerah) yang bisa mengolah sampah menjadi energi,” ujarnya.

Baca juga :  Pembebasan Lahan KA Bandara Baru 54 Persen

Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai proses transisi berlangsung baik. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk persiapan swakelola TPST Bantargebang, antara lain untuk membeli alat berat baru. Swakelola Bantargebang diperkirakan bisa menghemat biaya pengolahan sampah hingga 50 persen. Selama ini biaya pengolahan sampah rata-rata mencapai Rp 400 miliar per tahun.

Antre 1 km

Di TPST Bantargebang, aktivitas truk sampah menurunkan muatan di TPST Bantargebang sempat normal pada Jumat pagi. Namun, sore hingga malam antrean mengular lagi sampai 1 kilometer. Guna mengatasinya, pengelola menargetkan penambahan alat berat sepekan ke depan dan pembangunan titik servis truk Agustus ini.

Dinas Kebersihan DKI mengelola sendiri TPST Bantargebang sejak Selasa (19/7). Namun, kini DKI baru memiliki 15 ekskavator, 6 shovel, dan 2 buldoser. Padahal, sebelumnya PT GTJ memiliki total 53 alat berat.

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Dinas Kebersihan DKI Asep Kuswanto mengatakan, permintaan bantuan alat berat diajukan kepada Dinas PU dan Dinas Tata Air DKI. “Kami mengusulkan 5 ekskavator, 5 shovel, dan 3 buldoser. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada,” ujar Asep.

Pengawas titik buang di zona III TPST, Arif Hidayat, yang ditemui di TPST, mengatakan, sejak Kamis pukul 20.00, alat-alat berat mulai naik dan beroperasi di zona III. Sebagian sampah yang menumpuk di jalan dibersihkan. “Selain di zona III, tiga titik buang lainnya di zona I,” katanya.

Namun, kepadatan kembali terlihat pukul 15.30 setelah TPST diguyur hujan deras sejak dua jam sebelumnya. Truk-truk mengantre lebih dari 1 km dan terbagi dua ke zona I dan III.

“Saya baru datang pukul 14.00, mungkin baru bisa pulang malam,” kata Nunung, sopir truk.

Baca juga :  Pemprov DKI Akan Bangun Mal Pelayanan Publik

Dari pukul 00.00 hingga 16.15, tercatat ada 828 truk yang masuk ke TPST Bantargebang. Petugas timbangan di TPST, Parel, mengatakan, setiap harinya ada 1.000-1.100 truk yang masuk.

Balkes dan incinerator

Untuk meningkatkan tata kelola TPST Bantargebang, Dinas DKI berencana membangun titik servis untuk truk-truk sampah. Titik servis itu diharapkan mulai beroperasi mulai Agustus 2016. “Truk-truk kami beroperasi setiap hari, jadi membutuhkan pemeliharaan,” kata Asep.

Selain itu, Dinas DKI juga akan memanfaatkan sejumlah ruangan yang ada di kantor bekas PT GTJ untuk dijadikan balai kesehatan yang bisa dimanfaatkan para tenaga kerja. Terkait rencana pendirian layanan itu, Asep sudah bersurat kepada Dinas Kesehatan DKI.

Guna mengurangi tumpukan sampah yang sudah menggunung di sejumlah zona di TPST Bantargebang, Dinas DKI menargetkan mendatangkan incinerator (alat pembakar sampah) akhir tahun ini. PT Jakarta Propertindo akan digandeng dalam pengadaan incinerator itu.

DKI kini juga membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Marunda, Kamal Muara, dan Cakung yang juga diharapkan bisa rampung akhir 2016. Dengan adanya tiga lokasi PLTSa nanti diupayakan bisa memangkas separuh beban sampah Bantargebang. (MKN/C03)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button