Kliping

Sosialisasi Kurang, Warga Masih Bingung

Tak Ada Tilang Selama Masa Uji Coba Ganjil-Genap

JAKARTA, KOMPAS — Sepuluh hari menjelang uji coba pelaksanaan aturan nomor polisi ganjil-genap di ruas-ruas jalan protokol eks “3 in 1” di Jakarta, sebagian besar warga yang ditemui mengaku masih bingung dengan teknis pelaksanaan aturan baru ini. Sementara sebagian warga lain mulai bersiap-siap mencari alternatif transportasi lain pada saat pelat nomor kendaraannya terkena pembatasan.

Fachmiansyah (29), pegawai yang berkantor di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, mengatakan, informasi mengenai penerapan ganjil-genap ia pahami sebagai pengganti sistem 3 in 1. Wilayah penerapan sistem itu pun sama dengan penerapan sistem 3 in 1 dulu. Namun, menurut dia, soal pengawasan dan penindakan hukumnya belum terlalu jelas.

“Karena kantor saya tidak termasuk wilayah penerapan ganjil-genap, saya tidak terlalu khawatir. Cuma pasti ada saatnya melewati ruas-ruas jalan itu, makanya harus tetap tahu aturannya,” kata Fachmi, Minggu (17/7).

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Seperti diwartakan sebelumnya, sosialisasi sistem baru ini telah dilakukan sejak akhir Juni. Sistem ganjil-genap menurut rencana diujicobakan mulai 27 Juli hingga 26 Agustus. Uji coba itu akan diberlakukan di lokasi penerapan program 3 in 1 sebelumnya.

Hermilia Nastiti (26) mengaku baru memperoleh informasi uji coba sistem ganjil-genap melalui media sosial. Akan tetapi, informasi yang diperoleh tak begitu lengkap. “Yang saya tahu itu genap-ganjilnya dari angka terakhir, sama lokasi penerapannya. Kalau jam berlaku sama sanksi saat melanggar tidak jelas,” ucap karyawan di daerah Jakarta Utara ini, kemarin.

Menurut dia, sistem ini membingungkan karena informasi yang sampai ke masyarakat tidak begitu jelas. Jika ingin meminimalkan kemacetan, kata Hermilia, seharusnya langsung saja pada program jalan berbayar elektronik (ERP), tidak perlu ada program lain.

Hal senada diungkapkan Malikil (29), pekerja di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut dia, program seperti ini hanya membingungkan pengguna kendaraan dan memindahkan kemacetan ke luar kawasan yang menjadi lokasi program.

Baca juga :  Ada 88 Titik Rawan Banjir di Jakarta Timur

Desy (37), karyawan swasta yang berkantor di kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan, membenarkan bahwa sosialisasi ganjil-genap belum efektif untuk menjelaskan teknis pelaksanaannya. Ia pun mengaku informasi soal aturan baru itu lebih banyak didapatkan dari pesan berantai (broadcast) di media sosial.

“Apa bisa, tuh, polisi ngawasin mobil sebanyak itu? Terus kalau ada yangmalsuin nomor polisi bagaimana?” tanya Desy, pekan lalu.

Menurut Desy, sejak aturan 3 in 1 dihapuskan, sejumlah ruas jalan justru semakin macet. Penghapusan kebijakan itu dinilai hanya memindahkan kemacetan ke ruas jalan lain. Setiap hari, ia menempuh perjalanan 1-2 jam dari rumahnya di Duren Sawit, Jakarta Timur, ke kantornya.

Senada dengan Desy, Suharli (49), pengusaha asal Jakarta Timur, berpendapat, pemalsuan pelat nomor kendaraan akan mudah dilakukan karena pengawasan penerapan aturan itu diperkirakan akan sulit.

Hal itu karena jumlah polisi dan petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang harus diawasi. “Berapa banyak petugas dan berapa banyak kendaraan yang lewat? Pasti akan sulit melihat pelat-pelat nomor palsu,” kata Suharli saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Pengamat lalu lintas Peter Yan juga menilai aturan ganjil dan genap tak tepat. Sebab, pemilik mobil seharusnya mempunyai hak menggunakan kendaraan yang sudah ia beli dan bayar pajaknya. Selain itu, aturan ini juga dapat menimbulkan kesulitan di saat-saat kritis. “Misalnya pemilik mobil yang harus segera ke rumah sakit,” katanya.

Transportasi alternatif

Di tengah kebingungan ini, sebagian warga mulai merencanakan angkutan alternatif saat aturan ganjil-genap jadi diterapkan. Novita Purnamasari (35), yang bekerja di salah satu bank di Jalan Jenderal Sudirman, mengatakan sudah berencana menggunakan jasa ojek daring saat tak bisa mengendarai mobil ke tempatnya bekerja. “Saya sudah siap-siap beli helm dan jaket bertudung,” ujarnya, yang mengendarai mobil bernomor polisi genap di Jakarta, Minggu.

Baca juga :  Pembahasan Satu Raperda Terkait Reklamasi Ditunda, Masalah Perizinan Terhambat

Novita mengaku belum tahu pasti pelaksanaan peraturan dan masih menunggu praktiknya. Sejauh ini ia hanya memahami gambaran secara umum.

Solusi serupa dipilih Haryo Pradhitiawan (28), pria asal Klender, Jakarta Timur, yang berkantor di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tetapi sering bertemu kliennya di daerah Jalan Jenderal Sudirman.

Untuk mengantisipasi hal itu, Haryo lebih memilih menggunakan jasa ojek daring atau taksi. “Ya, nyari gampangnya saja, paling kalau tidak ojek onlineatau taksi,” katanya.

Yunanta (25), pegawai kantor Patra Jasa, Kuningan, ini mengatakan, penerapan ganjil-genap akan mempersulit dirinya karena setiap hari harus ke kantor menggunakan kendaraan pribadi. “Ya, karena mau tidak mau harus kerja, jadi paling menumpang di mobil teman,” ujarnya, Minggu.

Siap diuji coba

Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijatmoko, Kamis (14/7), mengatakan, program ganjil-genap siap diujicobakan.

Sesuai jadwal, uji coba akan dimulai pada 27 Juli. Saat uji coba nanti sekaligus menjadi kesempatan Dishubtrans DKI melakukan survei penerapan aturan.

Menurut Sigit, ada 15 titik yang akan menjadi titik pantau selama uji coba ini. Di setiap titik tersebut akan ditempatkan dua petugas.

Rinciannya dua titik di simpang patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat; dua titik di persimpangan Bank Indonesia; dua titik di Bundaran HI; satu titik di Jalan Imam Bonjol; dua titik di Bundaran Senayan; dua titik di Blok M; satu titik di Simpang Kuningan; dan satu titik di Simpang Kuningan arah ke Mampang.

Sebagai persiapan uji coba, lanjut Sigit, pihaknya tengah menyiapkan rambu-rambu tentang ganjil-genap. “Ini tengah kami siapkan rambu-rambunya yang bertuliskan program aturan ganjil genap dan akan kami pasang di ruas-ruas jalan eks 3 in 1. Selain itu, kami juga tengah menyelesaikan pergub tentang aturan ganjil genap,” ujar Sigit.

Baca juga :  Ke Daan Mogot, Melihat Masjid Raya Pertama di Jakarta

Ia menambahkan, pada minggu pertama uji coba tidak akan ada penindakan ataupun penyetopan kepada para pelanggar. Petugas Dishubtrans dan kepolisian akan melihat saja.

Baru di minggu kedua akan diterapkan penindakan. Mobil yang melanggar aturan ganjil-genap akan dikenai sanksi penahanan surat tanda nomor kendaraan (STNK) oleh petugas.

“Pemilik STNK boleh mengambil STNK-nya setelah jam ganjil-genap selesai,” kata Sigit. Langkah penindakan ini diharapkan menjadi proses edukasi buat pengendara.

Dari pihak kepolisian, lanjut Sigit, sambil uji coba ganjil-genap, pihak kepolisian akan menyiapkan tilang elektronik. “Jadi, tilang elektronik ini nanti akan sejalan dengan program kami pasca ganjil-genap, yaitu program jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP),” ungkap Sigit.

Belum ada tilang

Dalam uji coba aturan baru ini, Polda Metro Jaya menyiagakan 200 personel. Mereka akan menjaga sembilan titik masuk dan keluar kendaraan, antara lain di Bendungan Hilir dan Setiabudi, Jakarta Pusat.

“Awalnya kami menyiapkan 150 personel, tetapi kami tambah lagi 50, terutama untuk menjaga titik-titik keluar kendaraan,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, Kamis (14/7).

Ia mengakui operasi pemantauan pelat nomor ganjil-genap ini masih dijalankan secara manual sehingga perlu koordinasi personel di pintu masuk dan keluar kawasan. “Memang ada CCTV, tetapi belum semuanya terintegrasi. Kalau ERP sudah jalan, baru semua bisa berjalan secara digital,” kata Awi.

Awi menegaskan, selama masa uji coba sejak 27 Juli hingga akhir Agustus, polisi hanya akan memberikan teguran dan imbauan kepada pelanggar. “Setelah masa itu, baru kami berlakukan tilang,” ucapnya.

(HLN/DEA/IRE/JAL/

C01/C03/C11/*)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button