Kliping

Gubernur DKI Jadi Saksi Kasus Tanah Cengkareng

JAKARTA, KOMPAS — Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis (14/7), meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait kasus dugaan gratifikasi pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Kasus itu dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akhir Juni lalu.

“Kasus tersebut sudah masuk proses penyidikan, tetapi masih pada tahap pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan individu yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Karena itu, penyidik memerlukan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk Pak Ahok, sebagai saksi untuk memperdalam kasus tersebut,” papar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis.

Boy menambahkan, penyidik belum menentukan tersangka dalam kasus itu.

Pembelian lahan itu dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta dari seorang warga, Toeti Noeziar Soekarno, pada 2015. Lahan akan dipakai membangun rumah susun Cengkareng Barat.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 terungkap, lahan itu milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.

Menurut Basuki, ia mendapat banyak pertanyaan tentang proses pembelian lahan yang sebenarnya milik DKI itu.

Basuki juga ditanya tentang hubungannya dengan sejumlah pihak dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu. “Saya ditanya, kenal sama ini atau enggak? Saya jawab, mana kenal sama mereka,” ujar Ahok singkat, Kamis.

Menurut Ahok, penyidik Bareskrim masih berkutat pada proses pembelian lahan. Penyidik belum mengarah pada laporan Pemprov DKI Jakarta tentang dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan pemilik sertifikat lahan Toeti Noeziar Soekarno.

Sebelumnya, Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah kejanggalan dari proses pengurusan sertifikat yang dilakukan Toeti Noeziar Soekarno. Dugaan pemalsuan dokumen itu lalu dilaporkan kepada Bareskrim Polri pada Juni lalu.

Baca juga :  Menanti Normalisasi Kali Angke untuk Bebaskan Ciledug dari Banjir

Selain itu, dalam pembelian lahan, ditengarai ada gratifikasi. Uang yang sudah dikembalikan Rp 9,6 miliar, sementara penyimpangan anggaran dalam pembelian itu diduga mencapai Rp 200 miliar. Nilai aset itu Rp 668 miliar.(SAN/DEA/HLN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button