Kliping

Revisi Perpres LRT Mendekati Final

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Sabtu (2/7), memastikan, rancangan revisi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 sudah mendekati finalisasi. Dari revisi tersebut, DKI Jakarta dipastikan boleh menunjuk BUMD untuk pengelolaan kereta ringan atau LRT.

Tuty menjelaskan, proses revisi perpres tentang percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum di wilayah DKI Jakarta itu menjadi lama karena ada lima klausul yang ditambahkan.

Selain tentang BUMD yang bisa menjadi operator LRT, klausul lain yang ditambahkan adalah Pemerintah Provinsi DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bisa menunjuk langsung BUMN karya untuk pembangunan LRT. Lalu, ada juga klausul tentang standar gauge atau ukuran lebar rel yang ditetapkan standar 1.435 mm, tentang kebijakan subsidi pemerintah melalui public service obligation (PSO), serta kebijakan pembelian kembali atas infrastruktur terbangun oleh Pemprov DKI Jakarta.

Proses pembelian kembali oleh Pemprov DKI dilakukan setelah ada hasil dari penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembelian kembali itu bisa dilakukan secara bertahap atau setelah seluruh prasarana jadi.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Sebagai operator, lanjut Tuty, peraturan ini bakal memberi peluang bagi Jakpro untuk membentuk badan usaha yang akan mengelola LRT.

Tuty melanjutkan, menurut penjelasan biro hukum Kementerian Koordinator Perekonomian, rancangan revisi tinggal menunggu tanda tangan Menteri Perhubungan dan Menko Perekonomian. Setelah itu, revisi bisa masuk ke Sekretaris Kabinet.

Pembebasan lahan

Terkait pembangunan Jalan Tol Cinere-Serpong, warga Pamulang Timur, Kota Tangerang Selatan, yang lahannya terkena proyek ini, memprotes pembayaran yang tidak juga dilakukan atas lahan mereka. Padahal, sertifikat asli dan surat-surat telah diserahkan empat bulan lalu. Warga meminta sertifikat dikembalikan jika pemerintah tidak juga membayar tanah mereka.

Baca juga :  Banjir Surut, Layanan Transjakarta Kembali Normal

Perwakilan warga Pamulang Timur, Tasmiati, beberapa waktu lalu meminta agar pembayaran dapat dilakukan sebelum Idul Fitri sebab pembayaran telah diundur hingga empat bulan sejak Februari 2016.

“Pembayaran yang terus ditunda ini sangat menyulitkan karena kami harus mencari tempat baru dan butuh uang untuk itu. Kalau tidak juga dibayarkan, harga jual juga terus naik, bisa-bisa kami tidak mampu membeli di lokasi lain,” katanya.

Jika hingga Idul Fitri uang tersebut tidak juga dibayarkan, warga akan meminta kembali sertifikat tanah mereka. “Kami sudah menyelesaikan semuanya, pajak sudah dibayarkan semua, surat-surat sudah dilengkapi. Giliran menunggu pembayaran lama sekali, padahal kami membutuhkan uang itu,” tutur Tasmiati.

Secara terpisah, Kepala Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Alen Saputra mengakui, proses pembayaran untuk pembebasan lahan Cinere-Serpong dan Serpong-Kunciran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhenti sejak Februari 2016. Karena itu, BPN Tangsel juga menghentikan proses pembebasan lahan.

“Kami mengajukan Rp 500 miliar untuk sebagian lahan yang telah selesai prosesnya. Namun, sampai sekarang yang dicairkan baru Rp 100 miliar,” katanya.

Lahan yang sudah lengkap berkasnya dan belum dibayarkan, kata Alen, akan diproses seusai Lebaran. Ia memastikan proses pembayaran tidak selesai tahun ini. Karena itu, sertifikat tanah warga yang belum dapat dibayarkan akan dikembalikan hingga proses berikutnya.

(UTI/HLN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button