Kliping

Jakarta Masih Jadi Magnet

Tiap Tahun, Lebih dari 60.000 Orang Datang ke Ibu Kota Negara

JAKARTA, KOMPAS — Porsi ekonomi yang masih berpusat di Jakarta menjadi daya tarik bagi banyak orang. Setiap tahun, lebih dari 60.000 orang datang ke Jakarta untuk mencari penghidupan. Peran RT dan RW diutamakan untuk pengawasan pendatang.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah pendatang baru pada 2014 sebanyak 68.537 orang. Adapun pada 2015, jumlahnya meningkat menjadi 70.504 orang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, setiap tahun penambahan penduduk DKI Jakarta mencapai lebih dari 100.000. Khusus saat Lebaran, jumlah pendatang pada tahun lalu mencapai 70.000.

Menurut Djarot, peran RT atau RW sangat penting untuk mendata dan mengawasi pendatang baru. Tak hanya di lingkungan permukiman, pengawasan juga diharapkan mencapai apartemen ataupun rumah susun. Selain itu, Djarot juga memerintahkan camat dan lurah mendata RT dan RW yang hilang setelah penggusuran, seperti daerah Kalijodo dan Pasar Ikan.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

“Jakarta tetap kota yang terbuka. Tapi, terbuka yang terkendali,” ujar Djarot, pekan lalu.

Dia mengatakan, operasi bina kependudukan tetap akan dilakukan, menurut rencana pada H+15. “Kami berharap tahun ini jumlah pendatang baru semakin menurun,” kata Djarot.

Djarot juga mengimbau kepada warga yang mudik dari Jakarta agar tidak membawa sanak saudara untuk bekerja di Jakarta.

Menurut survei yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI, kata Djarot, 75 persen pendatang ke Jakarta rata-rata tidak lulus SMA. Adapun 70 persen pendatang ke Jakarta bertujuan untuk mencari pekerjaan.

Baca juga :  Bappeda DKI Bahas Indikator Kebahagiaan Warga

“Kalau mereka tenaga yang tidak terampil, artinya mereka bukan hanya menjadi beban, mereka akan bekerja di sektor informal. Jangan sampai mereka yang datang menempati bantaran sungai dan tanah negara,” tuturnya.

Enam bulan

Djarot menambahkan, ada sistem yang diterapkan pada era Gubernur Ali Sadikin, yaitu pendatang baru diberi uang jaminan dan dipantau selama enam bulan. Jika sampai enam bulan tidak mendapatkan pekerjaan, pendatang akan dipulangkan ke kampung halamannya.

Sistem itu berpeluang kembali diterapkan. Namun, Pemprov DKI masih akan mengkaji lebih lanjut apakah program itu efektif. Pemprov justru akan mengandalkan sistem Smart City untuk mendata dan memantau pendatang baru di wilayah tersebut.

Dihubungi terpisah, Camat Tambora Djaharuddin mengatakan, wilayah Tambora merupakan kawasan padat penduduk yang didominasi oleh usaha konfeksi rumahan. Setelah Lebaran, sebagian karyawan akan mengajak teman-teman atau tetangganya untuk bekerja sebagai karyawan konfeksi.

“RT dan RW harus sigap mendata jumlah pendatang baru yang masuk dengan sistem 24 jam. Untuk lingkungan permukiman, agak mudah untuk memantaunya. Namun, apartemen itu agak susah,” tutur Djaharuddin.

Operasi bina kependudukan, lanjutnya, akan melibatkan aparat Satpol PP, RT/RW, lurah, dan camat. Bina kependudukan akan dipusatkan di daerah kos-kosan yang menjadi kantong-kantong pendatang baru. Pendatang harus bisa menunjukkan identitas yang jelas. Jika ada program evaluasi enam bulan bagi pendatang baru, RT dan RW akan menjadi ujung tombak yang bertugas mengawasi program tersebut.

“Khusus untuk pemeriksaan apartemen, itu susah karena pengamanan mereka sangat ketat. Paling kami hanya bisa memantau di koridor-koridor. Kalau sampai ke dalam kamar, itu susah,” kata Djaharuddin.

Dari catatan Kompas, 13 Agustus 2015, pendatang bermukim di daerah yang menjadi kantong-kantong pendatang, seperti di Mangga Dua Selatan (Jakarta Pusat), Sukapura (Jakarta Utara), Pulogadung (Jakarta Timur), Cengkareng Timur (Jakarta Barat), dan Pejaten Timur (Jakarta Selatan).

Baca juga :  Pemkot Depok Akan Bangun Alun-alun Berkonsep Ruang Terbuka Hijau

Ekonomi terus tumbuh

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2015 mencapai 10,2 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata mencapai 1,1 persen. Sementara itu, perekonomian di Jakarta tumbuh sekitar 6 persen per tahun atau lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, seperti Banten dan Jawa Barat.

Porsi kegiatan ekonomi di Jakarta mencapai 15 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional atau terbesar dibandingkan provinsi lain. Wilayah Jakarta Pusat menjadi penyumbang terbesar kegiatan ekonomi, diikuti Jakarta Selatan.

Penopang utama perekonomian DKI Jakarta berasal dari konsumsi rumah tangga 58,4 persen dan investasi 45,2 persen. Adapun dari sektor lain perekonomian ditopang oleh lapangan usaha perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa keuangan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Doni P Joewono mengatakan, pada 2016, perekonomian diprediksi meningkat, terutama didorong oleh optimalisasi stimulus fiskal pusat dan daerah, khususnya terkait percepatan pembangunan proyek infrastruktur, percepatan implementasi paket kebijakan pemerintah, serta pelonggaran kebijakan moneter.

Adapun pendapatan per kapita warga Jakarta meningkat dari Rp 174,8 juta pada 2014 menjadi Rp 194,9 juta per tahun 2015.

Dengan perputaran ekonomi sebesar itu, tidak mengherankan apabila Jakarta akan terus menjadi magnet bagi para pendatang baru.

(UTI/HLN/DEA/C11/IRE/*)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button