Kliping

Penyederhanaan Izin agar Berhati-hati

JAKARTA, KOMPAS — Meski rencana untuk penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dinilai positif, harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, salah satu fungsi perizinan adalah mengendalikan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

”Ide untuk mempermudah perizinan sudah ada lama dan menjadi aspirasi pengembang. Kalau tujuannya untuk meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, negara harus hadir. Kalau hanya untuk memangkas perizinan, malah bisa berbahaya karena hak-hak orang lain bisa tercerabut,” kata pengajar yang juga anggota Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, akhir pekan lalu, ketika dihubungi dari Jakarta.

Jehansyah mengatakan, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tetap merupakan rumah komersial. Sebab, rumah tersebut tetap melalui sebuah proses produksi yang pada akhirnya pihak pengembang tetap mengambil margin keuntungan. Karena itu, penyederhanaan perizinan dan persyaratan dari 33 menjadi 21 perizinan/persyaratan tidak menghilangkan peran negara untuk tetap hadir dan mengendalikannya.

Jehansyah khawatir, pemangkasan perizinan/persyaratan untuk membangun perumahan akan makin mempermudah pengembang menguasai lahan dalam skala lebih masif. Sekarang pun pengembang-pengembang besar sudah mengusai tanah dalam skala besar dalam jangka waktu lama tanpa ada kepastian kapan akan segera dibangun. Pemerintah pun tidak mampu meminta pengembang untuk segera membangun rumah meski kebutuhannya sangat besar.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Telah setuju

Secara terpisah, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, dalam rapat yang dilakukan di Kementerian Perekonomian, perwakilan pengembang telah setuju dengan rencana penyederhanaan izin.

”Namun, Menko Perekonomian melihat masih ada perizinan yang mungkin bisa disederhanakan dari 33 perizinan menjadi 21 perizinan. Jadi ,masih bisa kurang dari itu,” kata Maurin.

Menurut dia, sudah tidak ada peraturan yang perlu disederhanakan di Kementerian PUPR. Perizinan karena kebanyakan merupakan kewenangan kementerian lain. (NAD)

Baca juga :  Kampung Cibunut Tebar Keceriaan di Tengah Sempitnya Pemukiman Kota

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button