Kliping

Inpres Belum Optimal, Penyederhanaan Izin Perumahan di Tangan Pemda

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun instruksi presiden untuk menyederhanakan perizinan perumahan telah diterbitkan, tidak serta-merta dampaknya terasa di lapangan. Diperlukan peran aktif pemerintah daerah karena perizinan pembangunan perumahan berada di ranah pemda.

“Kondisi saat ini tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Daya beli masyarakat masih rendah. Inpres untuk memudahkan pembangunan perumahan sudah ada, tetapi belum dirasakan oleh pengembang,” tutur Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin ketika dihubungi, Minggu (5/6), di Jakarta.

Pada April lalu, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Perumahan. Melalui inpres itu, para pejabat kementerian/lembaga dan kepala daerah kabupaten/kota diminta menyederhanakan perizinan dan mendelegasikan perizinan tersebut kepada pelayanan terpadu satu pintu di tiap-tiap daerah.

Menurut Syarif, belum semua kepala daerah melaksanakan inpres tersebut. Padahal, perizinan pembangunan perumahan, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin dan mendirikan bangunan, merupakan kewenangan pemda.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Akibatnya, penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan berjalan lambat. “Keluhan-keluhan dari pengembang kebanyakan mengarah ke persoalan itu (perizinan),” kata Syarif.

Realisasi

Syarif menuturkan, berdasarkan data Bank Tabungan Negara (BTN), realisasi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi per 31 Mei 2016 tercatat mencapai 57.242 rumah senilai Rp 6,02 triliun. Porsi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di situ sebesar Rp 5,58 triliun. Sementara KPR nonsubsidi telah disalurkan untuk 18.911 rumah senilai Rp 5,18 triliun. Total KPR berjumlah 76.153 unit senilai Rp 11,38 triliun.

“Ini hanya Bank BTN, belum pembangunan oleh pemda, APBN, dan bank lain, maupun masyarakat sendiri. Saya kira jumlahnya mencapai sekitar 90.000 rumah,” ujar Syarif.

Baca juga :  Tidak Pakai APBD, Pembangunan RS Sumber Waras Akan Gunakan Skema KPBU

Ia berharap keluarnya Inpres No 3/2016 itu segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga serta pemda untuk segera menyederhanakan perizinan pembangunan perumahan.

Secara terpisah, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto berpandangan, penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan tidak mudah karena kepala daerah di tingkat kabupaten/kota mesti mengonsultasikan hal itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Selain perlu konsultasi dengan DPRD, untuk mengubah peraturan daerah (perda) terkait perizinan membangun rumah, pemda tentu juga berhitung berapa potensi pendapatan asli daerahnya (PAD) yang akan hilang kalau perizinan disederhanakan. Jadi dilematis,” kata Zulfi.

Menurut Zulfi, sebenarnya kepala daerah dapat mengeluarkan peraturan untuk memangkas perizinan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah sambil menunggu proses konsultasi dengan DPRD. Dengan demikian, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dipercepat.

Zulfi menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebenarnya juga bisa mempercepat penyederhanaan perizinan dengan membatalkan 3.000-an perda yang diidentifikasi menghambat investasi. Rencana pembatalan 3.000-an perda yang telah diwacanakan beberapa waktu lalu perlu segera dieksekusi.

“Jangan cuma dikatakan mau dibatalkan saja,” ujarnya. (NAD)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button