DKI Naikkan Subsidi Jadi Rp 3,2 Triliun di Tahun 2017
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan anggaran subsidi operasional transjakarta menjadi Rp 3,2 triliun pada tahun 2017. Angka itu sekitar lima kali lipat realisasi subsidi tahun 2015 dan diharapkan mendongkrak jumlah pengguna transjakarta. Tahun 2016, subsidi transjakarta dianggarkan Rp 1,9 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/6), menyatakan, tambahan subsidi dibutuhkan karena ada penambahan jumlah armada tahun ini dan tahun depan. Selain beroperasi di Jakarta, transjakarta diperluas ke wilayah Tangerang, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Selain kontrak dengan operator yang terdaftar sebagai penyedia jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) juga membeli bus baru. Transjakarta mengajak semua operator angkutan umum Jakarta bergabung untuk memudahkan integrasi.
Selain trayek baru, Pemprov DKI meminta Transjakarta masuk ke rute-rute “gemuk”. Dengan armada dan trayek yang terus bertambah, jumlah pengguna ditargetkan 850.000 penumpang per hari, akhir tahun ini. Menurut data Transjakarta, rata-rata jumlah penumpang bulan Mei baru 322.000 per hari.
“Berapa pun (kebutuhan dana untuk subsidi) kami siapkan. Kami ingin menarik pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tambahan rute baru ke wilayah sekitar mendorong sebagian pengguna sepeda motor dan mobil beralih ke transjakarta,” ujar Basuki.
Perluasan area operasi transjakarta menuai pertanyaan, terutama terkait sumber dana subsidi. Anggaran berasal dari APBD DKI, sementara penggunanya bermukim di sekitar Jakarta. Menurut Basuki, Jakarta berkepentingan menekan jumlah kendaraan dari wilayah sekitar.
“DKI diuntungkan karena kendaraan masuk berkurang. Lalu lintas bisa dikendalikan lebih baik. Jika program ERP (electronic road pricing/jalan berbayar) berlaku, dana akan kami pakai untuk menyubsidi angkutan umum, menambah bus, dan rute kami gratiskan,” ujar Basuki.
Harus efektif
Sejumlah pengurus Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) seusai bertemu Basuki di Balai Kota, Selasa sore, mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Transjakarta lebih cermat dalam membuka rute dan mengoperasikan bus-bus baru. Harapannya, penambahan anggaran untuk subsidi efektif menarik pengguna kendaraan pribadi dan meningkatkan jumlah pengguna.
“Jangan sampai anggaran naik karena produksi kilometer bus bertambah, tetapi penambahan jumlah penumpang tidak signifikan,” kata Sekretaris DTKJ David Tjahjana.
Selain pengembangan transjakarta, DTKJ merekomendasikan percepatan penerapan ERP. Kebijakan ini dianggap paling tepat mengatasi kemacetan yang kian parah belakangan ini, apalagi setelah penghapusan program minimal tiga penumpang per kendaraan (3 in 1).
Menurut Ketua DTKJ Ellen Tangkudung, tak ada alasan mendasar penghambat pelaksanaan program ERP. Bersama kepolisian, Pemprov DKI didorong memperbaiki data kepemilikan kendaraan, dasar penerapan ERP, dan tilang elektronik. (MKN)
