Regulasi

Peraturan Daerah DKI Jakarta no. 1 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :
a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara, maka pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang;

b. bahwa wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur);

c. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana kotakota besar lain di dunia menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (climate action), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang;

d. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam kota delta (delta city) sehingga pengarusutamaan tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang;

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

e. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, perlu menetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2030;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043)
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

Baca juga :  Peraturan Gubernur DKI Jakarta no 68 tahun 2005

Download : https://www.dropbox.com/s/9a4g9j0ooy4n10y/PERDA%201%20TAHUN%202012%20TENTANG%20RTRW%202030.PDF?dl=0

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button