Kliping

Membeli Ruang Udara di Ibu Kota

Awasi Aturan Kompensasi Pelampauan KLB, Fokus pada Daya Dukung Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatur dan menata pemanfaatan ruang, tidak hanya di darat, tetapi juga ruang udara. Salah satunya dengan membuat aturan tentang pengenaan kompensasi terhadap nilai pelampauan koefisien luas bangunan.

Proyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu (8/5). Proyek ini adalah salah satu proyek hasil kebijakan kompensasi pelampauan koefisien luas bangunan (KLB) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek senilai Rp 360 miliar ini dibiayai dari kompensasi penambahan KLB PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan Mori Building Company Ltd asal Jepang.
KOMPAS/RADITYA HELABUMIProyek pembangunan simpang susun Semanggi, Jakarta Selatan, Minggu (8/5). Proyek ini adalah salah satu proyek hasil kebijakan kompensasi pelampauan koefisien luas bangunan (KLB) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek senilai Rp 360 miliar ini dibiayai dari kompensasi penambahan KLB PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan Mori Building Company Ltd asal Jepang.

Dengan laju pertumbuhan fisik (bangunan) yang cepat, ketersediaan lahan ternyata tidak berimbang. Ruang di udara menjadi alternatif mempertinggi bangunan demi menambah luas bangunan tanpa repot mencari lahan. Namun, pemanfaatan ruang udara tidak bisa asal. Ada aturan yang mesti dipatuhi dan kewajiban yang dipenuhi.

Oswar Mungkasa Muadzin, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Selasa (3/5), menjelaskan, dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Nilai Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) sudah disebutkan, setiap orang atau badan usaha/lembaga boleh mengajukan pelampauan KLB.

Ia menyebutkan, kawasan-kawasan yang diperbolehkan untuk pelampauan KLB di antaranya terletak di kawasan strategis kepentingan ekonomi, kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep transit oriented development(TOD), serta di lokasi pertemuan angkutan umum massal.

”Jika lokasi bangunan sudah tepat, pihak yang ingin mengajukan pelampauan KLB bisa langsung mengajukan permohonan pelampauan KLB kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta,” ujar Oswar.

 

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button