Kliping

PT KCIC Akui Ada Kesalahan di Halim

JAKARTA, KOMPAS — Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan, Kamis (28/4), di Jakarta, menyampaikan permintaan maaf kepada TNI Angkatan Udara terkait insiden masuknya lima pekerja asal Tiongkok di area Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma tanpa izin. Hanggoro juga mengakui, kelima pekerja itu tengah melakukan pekerjaan pengeboran untuk mengambil sampel tanah terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Hal itu dikatakan Hanggoro seusai bertemu Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma di lanud itu, Kamis. ”Danlanud menyatakan ini pelanggaran, dan kami berjanji tak lagi membuat kesalahan seperti ini. Untuk selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan TNI AU,” ujarnya.

Lima warga negara Tiongkok dan dua warga negara Indonesia (WNI) ditangkap Satuan Keamanan Pertahanan Lanud Halim Perdanakusuma saat melakukan pengeboran di area itu, Selasa lalu. Kedua WNI itu kemudian dibebaskan karena hanya berperan sebagai pengemudi dan penerjemah.

Lima warga Tiongkok yang ditangkap adalah GLZ (27), WJ (29), ZH (48), CQ (49), dan XW (41). Dalam pemeriksaan, mereka mengaku bekerja untuk PT Geo Central Mining (GCM) dalam proyek kereta cepat. Kelimanya diamankan di ruang detensi Kantor Imigrasi Jakarta Timur. Menurut Hanggoro, empat orang itu mengantongi kartu izin tinggal sementara dan satu orang lagi mengantongi visa bisnis.

Hanggoro menjelaskan, kelima pekerja warga negara asing (WNA) itu merupakan pekerja PT Hebei, satu dari tujuh rekanan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Enam rekan kerja lainnya adalah PT Wika Soil Lab, PT Pratama Widya, PT Soileus, PT Lapi ITB, PT Wuhan, dan PT GCM.

Tak termonitor

content

Dalam perjalanannya, menurut Hanggoro, PT Hebei menyerahkan jatah pekerjaannya kepada PT GCM tanpa sepengetahuan PT KCIC. Atas perintah PT Hebei, PT GCM mulai melakukan pengambilan sampel tanah di area Lanud Halim Perdanakusuma meski kontrak PT GCM sebenarnya adalah mengerjakan jalur kereta cepat di Bandung. ”Adanya subkontrak PT Hebei kepada PT GCM itu tak termonitor oleh kami,” ujarnya.

Sejak awal, lanjut Hanggoro, pihaknya melarang PT Hebei masuk area lanud. Hingga kini, izin penggunaan lahan pangkalan masih dalam proses pengajuan ke TNI AU.

Secara terpisah, Direktur PT Wijaya Karya (Wika) Bintang Perbowo mengakui, lima pekerja asing itu adalah subkontraktor dari rekanan PT Wika. ”Kami belum ada hubungan apa-apa dengan mereka. Belum ada kontrak dan belum punya izin,” katanya.

PT Wika adalah satu dari empat badan usaha milik negara yang membentuk konsorsium untuk bersinergi dengan konsorsium China Railways dari Tiongkok untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Bintang, lima WNA itu berkualifikasi tenaga ahli. Kesalahan itu terjadi karena mereka ingin segera melakukan pekerjaan, tetapi tak mengerti proses perizinan di Indonesia. ”Mereka pikir di sini sama dengan di Tiongkok, tanah itu milik negara semua. Makanya, mereka main nyelonongaja,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kamis, mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan, empat dari lima warga Tiongkok itu memiliki izin kerja, sedangkan satu orang lagi tidak. Namun, dalam izinnya, empat pekerja asing itu seharusnya bekerja untuk PT Teka Mining Resources (TMR). Kenyataannya, mereka bekerja untuk PT GCM. Jadi, ada pelanggaran izin kerja.

Pemeriksaan oleh Kemenaker mengungkapkan, empat pekerja asing itu terdiri dari dua insinyur teknik, seorang manajer keuangan, dan seorang manajer penelitian dan pengembangan. ”Atas kejadian ini, Kementerian Ketenagakerjaan akan memblokade sistem pelayanan tenaga kerja asing bagi PT TMR dan PT GCM sampai jelas duduk perkaranya,” ujar Hanif.

Hanggoro menambahkan, proyek kereta cepat sepanjang 142 kilometer (km) itu membentang dari Halim, Jakarta Timur, hingga Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jalur kereta cepat itu memiliki empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegal Luar.

Sejauh ini, pekerjaan fisik baru dilaksanakan di Walini, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, sepanjang 5 km karena izin pembangunannya baru keluar Maret lalu. Selebihnya masih dalam proses perizinan. Dua area yang dilalui kereta cepat itu milik TNI, yakni di Cimahi dan Halim.

Area Lanud Halim, tempat kelima pekerja Tiongkok itu ditangkap pada Selasa lalu, dijaga sejumlah anggota TNI pada Kamis pagi. Namun, menjelang siang,suasana kembali normal.

(MDN/IRE/JAL/WIN/INA/NAD)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button