Penghapusan “3 in 1” Dikaji
JAKARTA, KOMPASDinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan survei dan pengkajian penghapusan tiga penumpang per kendaraan (3 in 1).
“LPEM UI nanti akan melakukan survei dan pengkajian mengenai waktu tempuh dan volume kendaraan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, Kamis (28/4), di Jakarta.
LPEM, imbuh Andri, tidak hanya melakukan survei di ruas-ruas jalan protokol yang selama ini diberlakukan 3 in 1, tetapi juga survei di ruas jalan kolektor.
Priyanto, Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishubtrans DKI Jakarta menambahkan, survei dan kajian dilakukan sebelum dan sesudah uji coba penghapusan 3 in 1. “Itu untuk bisa sampai kepada keputusan pada 15 Mei,” ujarnya.
Andri melanjutkan, sambil menunggu hasil kajian LPEM UI, evaluasi sementara menunjukkan terjadi peningkatan kepadatan kendaraan di ruas jalan protokol 24,35 persen. Adapun di ruas-ruas jalan kolektor justru terpantau longgar. “Hal itu berdasarkan pengamatan dan informasi petugas lapangan, seperti petugas kepolisian ataupun petugas Dishubtrans. Ini belum dihitung,” ujar Andri.
Survei awal Dishubtrans menunjukkan keinginan masyarakat agar 3 in 1dihapuskan. “Dari survei awal yang kami lakukan, ada 4.700 suara yang masuk. Hampir 72 persen ingin 3 in 1 dihapus,” ujarnya.
Sambil meneruskan uji coba penghapusan, imbuh Andri, pihaknya juga bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta untuk menambah jumlah bus. Di Koridor 1, dari 80 bus kini ditambah 42 unit. Ada juga 20 bus gratis yang berhenti di sisi kiri di sepanjang Koridor 1.
“Untuk bus transjakarta, selama uji coba ini jumlah penumpang naik 5-6 persen. Untuk bus gratis, jumlah penumpang naik 3250 persen,” papar Andri.
Satu arah dipertahankan
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kebijakannya menerapkan sistem satu arah (SSA) di Lingkar Kebun Raya Bogor tidak mungkin dibatalkan. Pemkot Bogor secepatnya melakukan penataan rute 13 angkot yang terimbas SSA.
“Tidak mungkin dibatalkan. Harus jelas siapa yang dirugikan. Jangan-jangan hanya oknum saja yang dirugikan,” katanya saat menerima ratusan sopir angkot yang berunjuk rasa di Balai Kota Bogor, kemarin.
Para pengunjuk rasa meminta SSA dibatalkan karena menyebabkan pendapatan mereka menurun. Pengunjuk rasa juga menyetop sopir angkot yang beroperasi. Akibatnya, banyak pengguna angkutan umum yang tidak terlayani.
Terkait penataan rute, Wali Kota mengatakan, langkah itu menjadi prioritas Pemkot Bogor. “Selama ada kesepakatan dengan Organda, rerouting bisa cepat dilaksanakan,” katanya. (RTS/HLN)
