Kliping

Pemukim dan PKL

Saat masih menjadi Gubernur DKI, Joko Widodo mencanangkan revitalisasi Kota Tua Jakarta di alun-alun Museum Jakarta, Kamis (13/3/2014). Awalnya, luas Kota Tua yang dulu bernama Batavia (berasal dari kata Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda yang berasal dari Jerman) itu cuma 105 hektar.

Kota kembar ini terdiri atas empat bagian, yaitu Benteng Batavia di utara dekat pantai, Batavia timur, Batavia barat di Kalibesar, dan kawasan selatan di luar tembok benteng kota. Batavia timur (kini kawasan Jalan Kalibesar Timur) dibangun sebagai kawasan permukiman dan tempat usaha orang Eropa, terutama Belanda, sedangkan Batavia barat (kini kawasan Jalan Kalibesar Barat) dibangun untuk orang Tiongkok dan Portugis.

Sang pendiri kota, Gubernur Jenderal Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) JP Coen kemudian memperluas kota menjadi 846 hektar dengan warisan 284 bangunan cagar budaya. Di ujung selatan ditandai dengan rumah Gubernur Jenderal VOC Reiner de Klerk (1777-1780), sedangkan di ujung utara, Masjid Luar Batang. Di timur ada Bank BNI, sedangkan di barat ditandai dengan Masjid Bandengan.

Tantangan

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Tahun 1810, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan Weltevreden (Lapangan Banteng). Kantor gubernur jenderal pun dibangun di sebelah timur lapangan (kini menjadi gedung Kementerian Keuangan). Meski demikian, Oud Batavia yang selesai dibangun pada 1640 itu tidak diabaikan. Sebab, pada 1905, Pemerintah Hindia Belanda merevitalisasi Kota Tua dengan struktur bangunanart deco.

Di era kemerdekaan, terutama pasca reformasi, usaha revitalisasi Kota Tua menjadi sangat sulit. Terbukti, sejak ditetapkan sebagai situs warisan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin pada 1972, tak seorang gubernur pun mampu membenahi Kota Tua. Kesulitan terbesar bukan pada rencana dan biaya memulihkan jaringan infrastruktur di sana, melainkan pada persoalan manusia, antara lain soal para pemukim yang menduduki tanah negara dan pedagang kaki lima (PKL).

Baca juga :  Air di Saluran Sekunder Kota Bekasi Kembali Tercemar

Persoalan ini nyaris tak pernah selesai karena lebih sering berujung ke ranah politik yang kadang berakhir dengan amuk ketimbang ke meja hijau. Sering kali isu para pemukim dan PKL disulap jadi persoalan keberpihakan terhadap kaum miskin. Tertib dan peraturan perundangan lantas dinafikan.

Tak ingin berhadapan dengan kekuatan politik formal dan informal, DKI memilih melakukan pembiaran pendudukan tanah milik negara atau tanah milik instansi negara. Itulah yang dilakukan pemerintah puluhan tahun lamanya.

Maka, jadilah Jakarta kampung besar ketimbang kota metropolitan cantik, modern, bersih, tertib, berkepastian hukum, dan berkeadilan. Revitalisasi Kota Tua yang digadang mampu mendulang devisa dengan sejumlah destinasi wisata di sana kian menjauh dari asa. Taman Fatahillah yang menjadi jantung Kota Tua pun kembali kumuh diserbu PKL dan diam-diam api dalam sekam di kawasan Luar Batang mulai meluas. (WINDORO ADI)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button