Kliping

Rute Transjakarta Diperpanjang

Sepeda Motor di Jalan Protokol Akan Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS — – PT Transportasi Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki perpanjangan rute bus transjakarta hingga daerah sekitar Jakarta. Dalam waktu dekat, perpanjangan rute akan direalisasikan ke Tangerang dan Bekasi. Namun, belum semua pemda tahu rencana ini.

Bus transjakarta melaju di jalur lambat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (19/4). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas trotoar dan menerapkan perluasan larangan sepeda motor melaju di jalur lambat Jalan Sudirman-MH Thamrin. Hal ini dilakukan untuk memperlebar jalur transportasi umum.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI. Bus transjakarta melaju di jalur lambat di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (19/4). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas trotoar dan menerapkan perluasan larangan sepeda motor melaju di jalur lambat Jalan Sudirman-MH Thamrin. Hal ini dilakukan untuk memperlebar jalur transportasi umum.

”Untuk melayani daerah penyangga ini, kami bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk menyediakan halte dan areal parkir kendaraan,” kata Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono, Selasa (19/4).

Perjalanan transjakarta dari daerah mitra itu akan melalui tol, baru kemudian masuk ke jalan-jalan arteri di Jakarta. Dari Bekasi, misalnya, bus berangkat dari kawasan Mal Metropolitan, kemudian masuk tol, dan keluar di Cawang.

Untuk selanjutnya, kata Budi, PT Transjakarta akan menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah Bogor.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, untuk bisa mengoptimalkan angkutan umum, Dishubtrans mengupayakan agar surat-surat 600 unit bus hibah dari Kementerian Perhubungan bisa segera lengkap.

Sejumlah 600 bus baru itu menurut rencana akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum bagi warga Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Bogor. Dari jumlah itu, 400 unit akan ditempatkan di koridor-koridor layanan transjakarta dan 200 unit dioperasikan di jalur-jalur transjabodetabek.

”Untuk pelayanan di wilayah penyangga, kami masih melakukan komunikasi dengan pihak Transjakarta juga dengan pemerintah daerah penyangga. Karena ini sifatnya PSO atau public service obligation,” ujar Andri.

Karena bersifat PSO atau subsidi untuk penumpang, mesti ada pembicaraan tentang penghitungan tarif supaya tak memberatkan penumpang. Andri mengatakan, ada kemungkinan tarif bus Bogor akan lebih mahal karena jarak tempuh yang jauh.

Rencana perpanjangan rute bus transjakarta ke kota penyangga disambut positif warga Kota Bekasi karena akan menambah pilihan moda transportasi massal.

”Kalau ke Jakarta jadi semakin banyak pilihan. Lagi pula, kami tidak lagi harus pindah-pindah angkutan,” ujar Alexander (33), warga Kranji, Bekasi Barat, kemarin.

Alex menilai, menggunakan transjakarta dengan biaya Rp 3.500 sekali jalan ke Jakarta akan lebih efisien dibandingkan memakai kendaraan pribadi atau angkutan umum lain. Untuk itu, dia mengaku sangat senang jika transjakarta dipastikan menjangkau Bekasi.

Masuknya transjakarta juga membuat warga Bekasi yang bekerja di Jakarta tidak kebingungan untuk mencari angkutan publik. ”Lumayan untuk alternatif angkutan, terutama kalau KRL yang ke Jakarta sedang ada masalah,” ujar Bayu (34), warga Bekasi Selatan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kawasan Jakarta Pusat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengatakan, pihaknya belum menerima pemberitahuan terkait pembukaan rute transjakarta ke Kota Bekasi. Pemberitahuan resmi diperlukan supaya pihaknya dapat berkoordinasi dengan Organda Kota Bekasi.

Baca juga :  Pembangunan Bandara di Kepulauan Seribu Dilanjutkan atas Saran BPK

”Saya belum diberi tahu, baik secara resmi maupun lewat telepon. Makanya, nanti saya akan kontak kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk memastikan,” kata Yayan.

Yayan menambahkan, keberadaan transjakarta semestinya ditunjang dengan angkutan pengumpan. Namun, angkutan pengumpan belum bisa disiapkan karena Yayan belum mendapat informasi rute dan titik pemberhentian bus transjakarta di Bekasi.

Mikrolet protes

Terkait operasional bus pengumpan transjakarta di Stasiun Tebet, para pengemudi mikrolet M44 melayangkan protes. Mereka menyoal penurunan pendapatan pasca operasional bus pengumpan di jalur yang selama ini dilayani oleh M44.

Selain itu, M44 tidak lagi bisa berhenti di depan Stasiun Tebet pasca penutupan pelintasan sebidang di depan stasiun itu, 7 April lalu. Sebagai gantinya, dua rute bus pengumpan transjakarta diperbolehkan lewat depan Stasiun Tebet.

Puluhan perwakilan sopir M44 menggelar pertemuan dengan Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, guna membahas persoalan itu.

”Kami biasanya pulang dapat membawa sekitar Rp 250.000-Rp 300.000. Sekarang ini paling cuma Rp 100.000 (per hari),” kata Valent (46), perwakilan sopir.

Sejak penutupan lintasan sebidang di Stasiun Tebet pada 7 April lalu, Mikrolet M44 dengan rute Karet-Kalimalang hanya diperbolehkan melalui jembatan layang Tebet. Saat itu, kata Valent, penumpang masih mau berjalan kaki dari Stasiun Tebet ke ujung jembatan layang untuk naik M44.

Sejak bus pengumpan beroperasi, nyaris tak ada lagi penumpang karena mereka memilih naik bus pengumpan yang diizinkan berhenti di bawah jembatan layang tepat di Stasiun Tebet.

Kesepakatan sementara, M44 diperbolehkan berhenti di depan Stasiun Tebet dalam sepekan ini. Setelah itu, pengelola mikrolet harus mengajukan surat resmi pengajuan trayek untuk melewati Stasiun Tebet. Selain itu, dibatasi hanya lima mikrolet yang boleh melintas dalam satu waktu. Mikrolet juga diminta menurunkan penumpang di halte angkutan umum.

Kepala Seksi Angkutan Darat Suku Dinas Hubtrans Jakarta Selatan Pangihutan Nahot mengatakan, toleransi ini juga dibatasi hanya pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00 dan sesudah 16.00.

Pembatasan sepeda motor

Pekan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan rencana perluasan area larangan sepeda motor, yakni di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan ini sejalan dengan rencana pemberlakuan kawasan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di ruas tersebut untuk mengendalikan volume lalu lintas.

Koordinator Suara Transjakarta David Tjahjana berpendapat, perluasan larangan sepeda motor telah diwacanakan, terutama di kawasan ERP, lalu ke seluruh koridor transjakarta. Namun, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukungnya, seperti lahan parkir, angkutan massal, dan tahapan pengalihan arus.

Baca juga :  Melawan Redupnya Ekonomi di Rusunawa

”Tujuannya, dampak (buruk) ke mobilitas masyarakat kecil, sementara upaya mendorong warga ke angkutan umum optimal. Konsep tarikan dan dorongan harus seimbang. Ketika 3 in 1 dihapus, area larangan sepeda motor diperluas, atau ERP diterapkan, warga punya alternatif pindah ke angkutan umum yang sudah disiapkan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Ellen Tangkudung menyatakan, rencana menghapus kebijakan 3 in 1 dan penerapan ERP harus diikuti dengan hitungan yang matang, terutama pada parameter rasio volume per kapasitas jalan dan kecepatan rata-rata kendaraan. Harapannya, waktu tempuh dengan angkutan umum tidak bertambah. Sebab, hal itu justru kontraproduktif dengan upaya mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan mendorong warga ke angkutan umum.

Basuki menyatakan, penghapusan 3 in 1 dan penerapan ERP akan diikuti dengan penambahan bus transjakarta. Pada saat yang sama, pemerintah membangun angkutan massal cepat (MRT), kereta ringan, dan memaksa operator angkutan umum bergabung ke transjakarta untuk memperbaiki layanan. ”Kami juga sediakan bus gratis di jalur kiri,” kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa siang.

Selain itu, Basuki berencana mengurangi lebar jalur lambat untuk menambah trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, sepanjang jalur MRT. Tujuannya memberi akses lebih luas kepada pejalan kaki pengguna MRT. ”Kalau terus melebarkan jalan, mobil terus bertambah, tidak akan pernah selesai. Pengguna MRT butuh akses jalan yang nyaman saat keluar dari stasiun,” ujarnya.

Kebutuhan akan trotoar dan fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki juga dirasakan di seputar jalur lingkar Kebun Raya Bogor (KRB). Saat ini, pejalan kaki yang turun dari angkot di simpang Tugu Kujang kesulitan untuk menyeberang jalan. Selain belum ada zebra cross, pengoperasian lampu merah di lokasi ini belum berpihak pada pejalan kaki.

”Sudah lebih dari lima menit kami tak bisa menyeberang. Mobil tidak putus-putus,” kata Cecep, warga Depok yang bersama rombongan dari KRB akan ke Stasiun Besar Bogor, kemarin.

(RTS/MKN/HLN/MDN/IRE/ILO)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button