Kliping

Biaya Lahan Ditransfer

Tanah Sumber Waras Dihitung NJOP, Nilai Bangunan Ditiadakan

JAKARTA, KOMPAS — Pihak Rumah Sakit Sumber Waras memastikan seluruh pembayaran tanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan lewat transfer bank ke rekening yang sudah lama dimiliki pihak rumah sakit. Harga jual tanah juga sesuai dengan nilai jual obyek pajak.

Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan RS Sumber Waras, Sabtu (16/4), dalam konferensi pers. Ia mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar  tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.
KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM. Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara menunjukkan berkas-berkas terkait proses jual beli lahan RS Sumber Waras, Sabtu (16/4), dalam konferensi pers. Ia mengatakan, seluruh proses jual beli dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidakwajaran pembelian lahan RS Sumber Waras yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara, Sabtu (16/4), dalam keterangan pers menyangkal kabar mengenai pembayaran tunai untuk transaksi jual-beli lahan dengan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 755,6 miliar. Pembayaran lahan itu dilakukan melalui transfer ke rekening Bank DKI pada akhir Desember. “Jadi, tak benar bayar secara tunai,” ujarnya.

Rekening yang digunakan ini, kata Abraham, merupakan rekening yang sudah lama dibuka untuk keperluan keluarga miskin dan bukan rekening yang sengaja dibuka untuk keperluan jual-beli lahan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Yudi Ramdan Budiman, seperti dimuat Kompas (15/4), menyatakan, selain menemukan indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dari pembelian lahan Sumber Waras, pihaknya juga menemukan waktu transaksi yang tidak lazim, yakni dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.00. Transaksi tunai itu dari Bank DKI melalui jenis belanja uang persediaan atau langsung.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

NJOP 2014

Abraham mengatakan, proses penawaran hingga penyelesaian transaksi lahan RS Sumber Waras dengan Pemprov DKI Jakarta itu berlangsung dalam kurun satu tahun, yaitu pada 2014. Karena itu, tak ada perubahan nilai jual obyek pajak (NJOP) selama proses jual beli.

Lahan yang dijual ke Pemprov DKI Jakarta seluas 3,64 hektar. Harga NJOP tahun 2014 sebesar Rp 20,7 juta per meter persegi. Total harga jual tanah Rp 755,6 miliar. Dokumen pelepasan hak lahan dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras ditandatangani pada 17 Desember 2014.

Harga NJOP 2014 dinilai masih lebih murah daripada harga taksiran (appraisal) pasar. Selain itu, nilai bangunan sekitar Rp 25 miliar juga ditiadakan sehingga transaksi ini dinilai justru menguntungkan negara.

Baca juga :  Di Atas Pulau Reklamasi, Djarot Groundbreaking Dermaga dan Sport Venue

Menurut Abraham, pihak Yayasan Kesehatan Sumber Waras bersedia melepas lahan seharga NJOP karena satu visi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan menjadikan lahan itu sebagai rumah sakit kanker dan penyakit kronis.

Sejak awal penawaran, pihak rumah sakit juga meminta waktu sekitar dua tahun untuk pengosongan. Waktu dua tahun ini digunakan menyelesaikan hubungan kerja dengan karyawan dan perawatan pasien. Abraham mengatakan, RS Sumber Waras masih menerima pasien yang sekitar 98 persen merupakan pasien BPJS.

Hingga kini, lahan itu masih bersertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Sertifikat sedang dalam proses balik nama. Lahan itu telah lebih dari sekali diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat.

Terkait alamat lahan, Abraham menjelaskan, tidak pernah ada penyebutan alamat di Jalan Tomang Utara. Dokumentasi dan surat-menyurat transaksi dibuat sesuai alamat dalam sertifikat, yaitu Jalan Kyai Tapa.

Sebelumnya, Gubernur Basuki mengatakan, pembelian lahan Sumber Waras sudah sesuai aturan hukum, wajar, dan tidak ada kerugian negara. (IRE)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button