Kliping

Warga Pasar Ikan Pasrah

100 Gubuk Liar di TPU Menteng Pulo Dibongkar

JAKARTA, KOMPAS — Warga permukiman Pasar Ikan, Jakarta Utara, pasrah setelah pemerintah menurunkan surat peringatan kedua untuk penertiban. Hampir semua warga yang tinggal di atas kali, Kamis (7/4), berbondong-bondong membongkar rumah mereka sebelum pindah.

Selanjutnya, mereka akan tinggal di rumah kontrakan karena dipastikan tidak mendapatkan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Sejumlah warga telah mendapatkan rumah kontrakan di kawasan Muara Baru dan Pondok Pisang. Pada Kamis kemarin, sebagian warga mengambil sisa berangkal dan kayu dari bekas bangunan rumah mereka untuk dijual seharga Rp 200.000-Rp 300.000. Hal itu mereka lakukan karena pihak kecamatan tidak memberikan biaya ganti rugi.

Meskipun begitu, Sugiarti (38), warga RT 001 RW 004, mengatakan, malam sebelumnya ia dan tetangganya didatangi petugas Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Bazis) DKI Jakarta. Petugas memberikan uang kerahiman sebesar Rp 1.000.000 per rumah. Uang tersebut, menurut rencana, akan digunakan untuk membayar sewa kontrakan di Muara Baru sebesar Rp 700.000 per bulan.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

“Sisanya buat biaya akomodasi pindahan, becak sekali jalan Rp 15.000. Kalau sepuluh kali, jadi Rp 150.000. Terus hasil jual berangkal bisa buat tambah-tambah uang dapur sebulan nanti,” kata Sugiarti.

Senada dengan sejumlah tetangganya yang lain, Sugiarti masih bingung bagaimana membayar sewa kontrakan di tempat baru untuk bulan-bulan berikutnya. Selama tinggal di Pasar Ikan, Sugiarti menjual kudapan untuk warga sekitar. Ia tidak yakin dapat mengerjakan hal serupa di tempat tinggal barunya dan hanya bergantung dari penghasilan suami sebagai sopir angkutan kota (angkot).

Baca juga :  16 April 2017, Jokowi Direncanakan Resmikan Masjid Raya Daan Mogot

Warga lain, Sumaibah (48), hingga kini belum mendapatkan kontrakan di kawasan sekitar Pasar Ikan. Padahal, suaminya tidak bisa tinggal jauh dari pasar itu karena bekerja sebagai kuli panggul di pasar tersebut.

“Ada yang menawarkan kontrakan di daerah Duri Selatan, jaraknya 5 kilometer lebih dari Pasar Ikan. Kasihan suami kalau harus keluar ongkos, padahal penghasilan tidak seberapa,” katanya.

Sejak awal, penertiban kawasan Pasar Ikan yang terkesan tiba-tiba telah menuai penolakan warga. Sejumlah warga bahkan meminta pendampingan advokasi setelah turunnya surat peringatan pertama (SP 1) 30 Maret lalu. Namun, kini mereka cenderung pasrah dan siap pasang badan saat penggusuran.

Marlinah (38), wakil warga yang meminta bantuan lembaga bantuan hukum (LBH), merasa opsi hukum yang diarahkan LBH sudah tidak dapat membantu warga mendapatkan keadilan.

Menurut Marlinah, sebelumnya Camat Penjaringan Abdul Khalid berjanji penertiban kali ini hanya dilakukan di kawasan bantaran kali. Untuk warga di daratan, penertiban akan diundur hingga hari raya Idul Fitri. Namun, Selasa (6/4) lalu, SP 2 dilayangkan untuk semua zona di Pasar Ikan.

“Camat sudah tidak konsisten dalam membuat kebijakan, tetapi kami tetap diminta melakukan mediasi dengan kecamatan. Ini sama saja dengan menunggu waktu sampai turunnya SP 3. Pokoknya kami siap pasang badan,” ujar Marlinah.

TPU ditertibkan

Kemarin, sekitar 100 dari 252 permukiman dan gubuk liar di Taman Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, juga dirobohkan dalam penertiban lahan yang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Permukiman yang tersisa masih diberi waktu setelah kaum ibu di permukiman tersebut meminta waktu toleransi hingga anak- anak mereka selesai mengikuti ujian akhir tahun.

Baca juga :  Pembangunan ITF Dinilai Akan Memperburuk Kualitas Udara di Jakarta

Sebelum pembongkaran itu berlangsung, sejumlah ibu-ibu menemui para petugas untuk meminta toleransi waktu. Permintaan ini disepakati, tetapi tak diketahui batas waktunya.

Setelah permintaan itu disepakati, pembongkaran yang dipimpin langsung Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi berlangsung tanpa keributan berarti. Aparat kepolisian, tentara, dan Satuan Polisi Pamong Praja dikerahkan dalam penertiban itu.

Warga memperoleh bantuan pengangkutan, tetapi tak ada fasilitas relokasi ke rusunawa seperti yang diberikan pada penggusuran warga bantaran kali.

Total luas lahan TPU terse-but sekitar 5 hektar. Sekitar 2.000-3.000 meter persegi di antaranya selama ini diduduki para pemukim yang berjumlah sekitar 252 rumah. Selain digunakan sebagai permukiman, lahan juga digunakan untuk tempat pengepulan barang bekas. (C06/IRE).

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button