Kliping

Penyelenggara Angkutan Umum Harus Penuhi Syarat

JAKARTA, KOMPAS — Ada tujuh perizinan yang harus dipenuhi perusahaan penyelenggara angkutan umum. Persyaratan itu antara lain pendaftaran kendaraan dan uji kir. Seluruh syarat itu mesti dipenuhi Uber dan Grab apabila ingin menjadi penyedia angkutan umum.

KOMPAS/AGUS SUSANTO Pengemudi jasa mobil lewat aplikasi Uber membayar uang tol bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/2/2016). Operasionalisasi mobil yang digunakan untuk taksi berbasis aplikasi banyak dikeluhkan sejumlah sopir angkutan umum.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pengemudi jasa mobil lewat aplikasi Uber membayar uang tol bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/2/2016). Operasionalisasi mobil yang digunakan untuk taksi berbasis aplikasi banyak dikeluhkan sejumlah sopir angkutan umum.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan JA Barata, di Jakarta, Jumat (25/3/2016), mengatakan, perizinan itu disampaikan kepada pemda masing-masing tempat yang akan dijadikan lokasi beroperasinya kendaraan tersebut. Persyaratan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Menurut rencana, GrabCar dan Uber akan memakai koperasi untuk mewadahi para pengemudi yang bernaung di masing-masing lembaga. Para pengemudi yang tergabung dalam koperasi harus memiliki SIM A Umum. Koperasi tersebut menjalankan usaha angkutan umum rental. Dengan demikian, kendaraan bisa beroperasi dengan pelat nomor hitam, tidak perlu pelat kuning.

content

Badan hukum koperasi yang bekerja sama dengan pihak Grab atau Uber diberi waktu hingga 31 Mei 2016 untuk menyelesaikan semua perizinan.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

“Jika sampai pada waktu yang ditentukan perizinan belum juga bisa diselesaikan, GrabCar dan Uber akan dilarang beroperasi tanpa toleransi,” kata Barata.

Selama proses perizinan di Dinas Perhubungan DKI Jakarta, GrabCar dan Uber boleh tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan melakukan ekspansi, seperti merekrut pengemudi baru.

Secara terpisah, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, sejauh ini belum ada operator resmi Uber atau Grab yang terdaftar di instansinya.

Komisaris Uber Indonesia, Donny Suyadi, optimistis dapat memenuhi tenggat waktu pengurusan izin itu.

Baca juga :  Proyek Konstruksi "Elevated" Dimoratorium, Bagaiamana di Jakarta?

(MKN/ARN/SAN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button