Kliping

DPRD Usulkan Bantuan ke Mitra

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta mengisyaratkan pencairan bantuan keuangan untuk pemerintah wilayah sekitar DKI Jakarta pada APBD Perubahan 2016. Rekomendasi disampaikan dalam sidang paripurna tentang hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD 2016 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/3).

Sebelumnya, bantuan keuangan untuk wilayah sekitar atau mitra, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur, tidak dialokasikan dalam APBD 2016 karena belum ada proposal dari pemda ketika APBD DKI Jakarta 2016 disusun. Belakangan, usulan masuk melalui Badan Kerja sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur) pada 26 Februari.

Dalam proposal yang disampaikan Ketua BKSP Jabodetabekjur Rano Karno kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Bodetabekjur meminta bantuan keuangan senilai Rp 4,8 triliun.

Bantuan digunakan untuk sejumlah program prioritas, seperti pengendalian banjir Jabodetabek, perluasan jaringan angkutan massal, pembangunan dan perluasan jalan arteri lintas batas wilayah, serta pembangunan jaringan KA layang Halim Perdana Kusuma-Soekarno Hatta.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

DPRD DKI Jakarta juga merekomendasikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD, seperti PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang. Sementara PMD untuk lima BUMD lain diminta untuk dilengkapi dengan peraturan daerah induk serta analisis investasi independen.

“Proses pencairannya (PMD) dilakukan setelah berkoordinasi dengan pimpinan Badan Anggaran (DPRD DKI Jakarta),” kata Syarifuddin, Wakil Ketua Fraksi Hanura, pembaca rekomendasi hasil rapat gabungan pimpinan Dewan, Fraksi, dan Komisi DPRD DKI Jakarta.

DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menyerap setidaknya 90 persen dari total Rp 67,1 triliun APBD 2016. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 34,3 triliun di antaranya adalah anggaran kegiatan, meliputi Rp 16,6 triliun belanja barang dan jasa, Rp 16,1 triliun belanja modal, dan Rp 1,5 triliun belanja pegawai.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menilai, rekomendasi PMD untuk Dharma Jaya dan Food Station Tjipinang wajar karena selama ini PMD dicairkan akhir tahun. “Soal syarat penyertaan perda induk, kami sudah lampirkan, termasuk analisis investasinya. Tak ada masalah (dengan rekomendasi itu),” ujarnya. (MKN)

Baca juga :  Pemprov DKI - Kedubes Singapura Gelar Lokakarya Penerapan ERP

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button