Kliping

Kalijodo Diubah Mirip RPTRA

Warga Setempat Tetap Menolak, Wapres JK Minta Maksimalkan Sosialisasi

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, kawasan Kalijodo adalah jalur hijau yang diduduki dan dialihfungsikan secara ilegal. Penataan di kawasan itu mutlak diperlukan. Basuki memproyeksikan Kalijodo akan diubah menjadi taman ramah anak.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI Salah satu sudut kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/2). Saat ini warga yang tinggal ataupun yang mencari penghasilan di kawasan Kalijodo menanti kejelasan atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan Kalijodo menjadi kawasan jalur hijau.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Salah satu sudut kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (16/2). Saat ini warga yang tinggal ataupun yang mencari penghasilan di kawasan Kalijodo menanti kejelasan atas rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan Kalijodo menjadi kawasan jalur hijau.

Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3 kepada warga sebelum membongkar Kalijodo yang terletak di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara, khususnya di antara Kali Krendang dan Kanal Barat.

“Ini beda kasus dengan di Surabaya. Ini jalur hijau yang diduduki. Saya mempersoalkan jalur hijau ini, bukan prostitusi. Polisi dan TNI sudah menggelar pasukan untuk sosialisasi. Kami akan tutup dulu pintu masuk ke sana supaya pelanggan tidak datang. Orang dengan KTP luar Kalijodo tidak boleh masuk ke sana saat malam,” ujarnya, Selasa (16/2).

Ditanya tentang konsep pasca pembongkaran Kalijodo, Basuki mengatakan, akan menjadikan kawasan itu taman dengan model seperti ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Pembuatan ruang terbuka hijau di kawasan itu, lanjut dia, merupakan hal mudah karena lokasinya terletak di antara dua kali.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Dia menambahkan, pembongkaran pernah dilakukan di Kalijodo tahun 2002 dan 2010, tetapi tidak tuntas. “Sekarang saya tidak mau ada sisa satu (bangunan) pun. Semua harus diratakan, baru bisa bangun taman,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Aji menyatakan, sejauh ini belum ada rencana pembangunan rumah susun di Kalijodo. “Untuk sementara ini, kami belum ada rencana pembangunan di lokasi tersebut,” katanya.

Baca juga :  Dinas PRKP Siap Sukseskan Bank Sampah di Tiap Rusun

Lokasi dengan warna kuning diarsir, yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 2014, di dekat Kalijodo, lanjut Ika, memang peruntukannya rumah susun. Di lokasi itu kini ada bangunan bertingkat milik swasta.

Ika menyatakan, untuk pembangunan rusun oleh Pemprov DKI, status tanah di lokasi tersebut harus jelas apakah tanah milik masyarakat atau tanah negara. Jika sudah ada kejelasan, barulah rencana pembangunan rusun bisa diteruskan.

Dukungan pemerintah

Penataan Kalijodo sepenuhnya didukung pemerintah pusat. “Negara ini tidak boleh diatur preman. Kami akan menegakkan semua aturan peraturan yang ada. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang dari itu,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, kemarin, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta.


KOMPASTVSetiap penertiban atau penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap permukiman warga, Pemprov DKI memberikan solusi dengan menyiapkan rumah susun bagi mereka yang terkena penggusuran. Jika memang penertiban Kalijodo terealisasi, pemprov telah menyiapkan sejumlah rumah susun untuk ditempati. KOMPASTV

Di tempat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin pemerintah tidak akan memberi perlindungan kepada siapa pun yang melanggar hukum. Namun, sebelum penertiban dilakukan, Kalla berharap Pemprov DKI memaksimalkan sosialisasi kepada warga. Dengan langkah itu, ada waktu cukup bagi warga setempat untuk menyiapkan diri menghadapi penertiban.

“Masyarakat tentu punya aspirasi. Namun, yang paling penting adalah bagaimana menjalankan hukum dengan baik dan tertib. Persoalannya bukan berhadapan dengan siapa, melainkan bagaimana pemerintah dapat menjalankan hukum dengan baik,” kata Kalla.

Bukan pekerja malam

Pemerintah Kota Jakarta Barat memasang surat pengumuman pengembalian area Kalijodo menjadi zona hijau, Selasa. Di Jakarta Barat, hanya ada satu wilayah, yaitu RT 007 RW 010, yang termasuk area Kalijodo.

Pemasangan surat pemberitahuan itu dipimpin Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Denny Ramdani dan Asisten Lingkungan Hidup Yunus Burhan. Surat bernomor 332/-1.711 ditempelkan di rumah warga di RT 007 RW 010 Kelurahan Angke.

Baca juga :  PAL Jaya-PT MJH Lestari Jalin Kerja Sama Bisnis

Sementara itu, warga Kalijodo, Pejagalan, Jakarta Utara, tetap menolak rencana pembongkaran. Sosialisasi yang minim dan belum adanya diskusi dianggap memperumit masalah. Pemerintah diharapkan lebih terencana dalam pembongkaran kali ini.

Surti (54), warga RT 001 RW 005, mengkhawatirkan akses sekolah anak. Selain harus pindah rumah, dia khawatir mendapatkan jatah rusunawa jauh dari Kalijodo. Surti tinggal di wilayah ini sejak 1980-an. Suaminya sopir taksi dengan pendapatan Rp 2 juta-Rp 3 juta sebulan.

Warga lainnya, Marsinih (47), mengungkapkan, tidak semua warga di Kalijodo berprofesi sebagai pekerja malam atau pemilik kafe. Sebagian lainnya adalah warga yang bekerja di perusahaan atau pedagang. Mereka juga menyekolahkan anak-anak mereka di sekitar wilayah Kalijodo. “Kami ini warga DKI, dengan surat-surat lengkap, termasuk membayar PBB setiap bulan.” katanya. (NDY/FRO/JAL/DEA)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button