Kesenjangan Bisa Berbahaya
Wapres Kalla: ICMI Juga Harus Berjihad untuk Memajukan Bangsa
Jakarta, Kompas-Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini dinilai sudah mencapai tingkat yang membahayakan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia diharapkan ikut berperan mengatasi bersama elemen bangsa lainnya.
Saat pengukuhan dan pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Pengurus Pusat ICMI Periode 2015-2020 di Jakarta, Rabu (10/2), Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang boleh dibilang terlengkap dari sisi latar belakang keanggotaan, ICMI dapat membantu pemerintah mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan memperkecil jurang kesenjangan ekonomi tersebut.
“Bahaya ketimpangan atau kesenjangan ekonomi yang terjadi saat ini harus juga bisa dipecahkan, baik secara profesional maupun manajerial, oleh organisasi seperti ICMI bersama lainnya,” ujar Wapres Kalla, yang juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Penasihat ICMI.
Menurut Kalla, pemerintah melihat ICMI dengan kelengkapannya itu tentu punya kemampuan melangkah guna mewujudkan perubahan besar bangsa dari masalah yang dihadapi.
Sebagaimana dilaporkan, ketimpangan pendapatan penduduk di perkotaan semakin melonjak. Kondisi ini terlihat dari kenaikan rasio gini perkotaan dari 0,43 pada September 2014 menjadi 0,47 per September 2015. Peningkatan ini diduga akibat urbanisasi yang makin deras.
Rasio gini perkotaan itu lebih buruk daripada rasio gini nasional yang secara rata-rata sebesar 0,41. Sebaliknya, rasio gini di pedesaan mengalami penurunan dari 0,34 pada September 2014 menjadi 0,27 pada September tahun 2015. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan secara keseluruhan yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Angka 0 berarti pemerataan yang sempurna, sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Dalam APBN 2016, rasio gini turun menjadi 0,39.
Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Bambang Widianto, seusai mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, mengatakan, angka kemiskinan dari September 2014 ke September 2015 mengalami kenaikan. Hal itu diikuti memburuknya ketimpangan, terutama ketimpangan di perkotaan yang melebar (Kompas, 5/2).
Sejauh ini, selain ketimpangan atau kesenjangan ekonomi, Wapres Kalla juga mengingatkan, keprihatinan bangsa Indonesia dirasakan jika melihat masalah yang dihadapi oleh dunia Islam di Timur Tengah.
“Saat ini kondisi di Timur Tengah, banyak negara Islam yang saling menghancurkan dan juga dihancurkan oleh negara besar lainnya, termasuk peradaban Islam-nya. ?Banyak juga umat Islam yang akhirnya terbalik, terpaksa hijrah dari Suriah ke negara-negara Eropa. Ini tentu memprihatinkan. Namun, patut disyukuri kondisi seperti itu tak terjadi di Indonesia. Umat Islam, termasuk ICMI, juga harus dapat menggunakan jihad dalam arti untuk memajukan dan menyejahterahkan umat dan bangsa Indonesia,” papar Kalla.
Dengan jumlah pengurus dan badan kelengkapan lainnya yang mencapai 752 orang, ICMI diharapkan jangan menjadi organisasi yang kegiatannya bergerak dari rakernas dan muktamar semata. “Pengurusnya juga jangan sampai hanya ?mencari bekal untuk menambah curriculum vitae, tetapi harus benar-benar ikut memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan pemikiran Islam dan kecendekiawanan bagi bangsa pada masa datang,” ujar Wapres Kalla.
Di antaranya, soal korupsi di Indonesia. “Jangan sebatas berbicara ?soal pemberantasan korupsi tanpa disertai perubahan kebijakan yang bisa berpotensi terjadinya korupsi. ICMI harus bisa memberi masukan dalam penyusunan kebijakan seperti dalam penyusunan anggaran dan pembebasan lahan di daerah, yang merajalela dilakukan sejumlah pejabat di daerah,” kata Wapres.
Untuk Indonesia
Sebelumnya, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengajak pengurus ICMI yang baru untuk menggerakkan profesi, kemampuan, dan keahlian serta jaringan untuk kemajuan umat dan bangsa Indonesia. “Sebenarnya, banyak kelas menengah yang terdidik, tetapi banyak juga yang tingkat pendidikannya hanya setara SMP ke bawah sehingga yang dibutuhkan sekarang bagaimana mengelola sumber daya manusia dan alam agar berjalan baik dan benar,” ujarnya.
ICMI, kata Jimly, bekerja untuk Indonesia dan harus berbaur dengan semangat inklusif-universalis yang semata-mata juga untuk Indonesia.
Pengukuhan yang dipimpin oleh Jimly juga disertai dengan pembacaan janji ICMI. Selain anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto, juga hadir, di antaranya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Hatta Rajasa, dan Hidayat Nur Wahid. (HAR)
