Kliping

Akses Dasar Masih Kurang

Angka Kemiskinan Multidimensi 2014 Sebanyak 29,7 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Angka kemiskinan multidimensi mencapai hampir 29,7 persen dari total penduduk Indonesia pada 2014. Penduduk yang masuk dalam kelompok ini berarti belum mendapatkan layanan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan dimensi pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

“Ingat, kemiskinan tidak saja soal kurang uang, tetapi juga menyangkut nihilnya kapabilitas seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya sebagai manusia secara maksimal,” kata Koordinator Tim Peneliti Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro pada peluncuran IKM Indonesia di Jakarta, Rabu (10/2).

Angka kemiskinan Indonesia berdasarkan pendapatan pada tahun 2014 sebanyak 11,3 persen dari total penduduk Indonesia. Angka kemiskinan pendapatan adalah acuan pemerintah. Data ini diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap Maret dan September.

Sementara angka kemiskinan multidimensi pada periode yang sama lebih dari dua kali lipatnya, yakni 29,7 persen dari total penduduk Indonesia. Bahkan di sejumlah daerah, angka kemiskinan multidimensi mencapai 7-8 kali lipat lebih besar ketimbang angka kemiskinan pendapatan.

Pinjaman Online

Di Maluku Utara misalnya, angka kemiskinan pendapatan 7,3 persen, sedangkan angka kemiskinan multidimensi 52,4 persen. Di Kalimantan Tengah, angka kemiskinan pendapatan 6 persen, sedangkan angka kemiskinan multidimensi 50,4 persen.

Namun, ada pula yang figurnya sebaliknya. Daerah Istimewa Yogyakarta contohnya. Provinsi ini memiliki angka kemiskinan pendapatan lebih besar ketimbang angka kemiskinan multidimensi, yakni 15 persen berbanding 15,8 persen.

“Angka kemiskinan berdasarkan pendapatan penting. Namun, itu tidak cukup untuk memotret kondisi kemiskinan manusia dengan lebih utuh. Jadi, indeks kemiskinan multidimensi ini bersifat melengkapi,” kata Setyo.

Angka kemiskinan di Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)), misalnya, adalah 9,6 persen atau yang terendah di provinsi tersebut. Namun, angka putus sekolah usia 7-15 tahun, tertinggi di provinsi tersebut. Sementara angka pengangguran terbuka merupakan tertinggi keempat di provinsi dengan 21 kabupaten dan kota itu.

Sambutan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil yang dibacakan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti menyebutkan, kemiskinan multidimensi berguna untuk melengkapi kemiskinan pendapatan. Potret kemiskinan yang lebih luas tersebut akan berguna untuk menyusun program kemiskinan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menargetkan kemiskinan turun dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 7-8 persen pada 2019. Namun, tantangannya, jumlah penduduk miskin dalam setahun terakhir justru bertambah, dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 11,13 persen pada September 2015.

“Penyebabnya beragam. Bukan hanya faktor ekonomi. Ini disebabkan karakter kemiskinan di Indonesia kompleks dan multidimensi,” kata Sofyan.

Direktur Oxford Poverty and Human Development Initiative Universitas Oxford Sabina Alkire menekankan, metode saja tidak cukup dalam menghadapi kemiskinan.

“Hal terpenting adalah data itu kemudian ditindaklanjuti dengan kerja-kerja politik dan program konkret,” kata Sabina.

Melengkapi

Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Sentot Bangun Widoyono menyatakan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Adapun IKM dapat melengkapi indikator kemiskinan yang telah ada.

Menurut Sentot, sekitar 50 persen negara di dunia menggunakan konsep pengukuran berdasarkan pendapatan dalam menghitung kemiskinan. Sisanya menggunakan beragam konsep yang disesuaikan dengan negaranya.

“IKM bisa menggunakan sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang tersedia setiap tahun. Tantangannya adalah Susenas tidak menyediakan data kematian bayi dan nutrisi,” kata Sentot. (LAS)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button