Kliping

Ada 81 Trayek Bus Langgar Aturan

Pemprov Mulai Penataan Rute Bus Besar

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 81 trayek dari total 125 trayek bus besar yang beroperasi di DKI Jakarta dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bus beroperasi antarprovinsi, tetapi izin trayek diterbitkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Deretan bus transjakarta di pul Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (2/2). Di pul ini, tidak sedikit bus transjakarta yang tak beroperasi karena kondisi yang memprihatinkan. Sejak tahun 2007, belum ada peremajaan armada dan penyesuaian tarif per kilometer karena operator mengeluhkan ketidakpastian peremajaan armada oleh PT Transportasi Jakarta.
Deretan bus transjakarta di pul Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (2/2). Di pul ini, tidak sedikit bus transjakarta yang tak beroperasi karena kondisi yang memprihatinkan. Sejak tahun 2007, belum ada peremajaan armada dan penyesuaian tarif per kilometer karena operator mengeluhkan ketidakpastian peremajaan armada oleh PT Transportasi Jakarta.

Pemerintah mengkaji ulang penghapusan, penggabungan, dan penguatan rute angkutan umum yang melanggar itu.

Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Masdes Arroufy, Selasa (2/2), menyebutkan, ada 11 trayek bus besar yang sudah tidak aktif. Artinya, operator pemegang izin trayek tidak lagi mengoperasikan armadanya di rute itu.

Hasil sementara rapat Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan operator, organisasi angkutan, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), dan Kementerian Perhubungan menemukan, 81 trayek melanggar ketentuan, terutama Pasal 176 Undang-Undang No 22/2009. Izin trayek angkutan yang melintasi batas provinsi seharusnya diterbitkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Namun, izin 81 trayek itu diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Selain itu, ada 10 trayek bus besar yang berimpitan kurang dari 50 persen dengan koridor transjakarta, tetapi melintasi lebih dari tiga koridor. Ada pula delapan trayek yang berimpitan lebih dari 50 persen dengan koridor transjakarta, tetapi melintasi kurang dari tiga koridor. Sebagian trayek sama persis dengan transjakarta, seperti PPD 43 Cililitan-Tanjung Priok yang sama dengan rute transjakarta Koridor X.

Di luar trayek yang berimpitan, ada 15 trayek bus besar yang sepi penumpang dan tak memadai perhitungan bisnisnya. “Trayek-trayek yang sepi akan dikaji lagi. Hasilnya jadi pertimbangan untuk penghapusan atau penggabungan operator ke Transjakarta,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah.

Baca juga :  Warga Usul Bangun Pusat Olaraga di Pulau Reklamasi

Tumpang tindih trayek dinilai timbul karena beragam kepentingan, baik pejabat pemerintah maupun pengusaha angkutan. Salah satunya adalah celah korupsi. Menurut Andri, tidak tertutup kemungkinan pemberian izin trayek menjadi sumber penghasilan ilegal pejabat atau oknum instansi perhubungan terdahulu. “Pemprov DKI ingin merapikan trayek yang tumpang tindih agar operasi angkutan lebih efektif. Sejumlah operator sepakat soal penghapusan atau penggabungan ke Transjakarta. Sampai beberapa pekan nanti, kami evaluasi juga trayek bus sedang dan kecil,” tutur Andri.

Abaikan metromini

Sejumlah pemilik metromini yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemilik Metro Mini (FKPM), Selasa siang, mendatangi kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka meminta beberapa kelonggaran, antara lain soal pengurusan izin trayek, pengandangan bus, dan syarat bergabung ke Transjakarta.

Sampai saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencabut izin trayek sedikitnya 1.600 metromini. Izin atas armada itu umumnya tak bisa diperpanjang lagi karena bus tidak lolos uji kir dan melampaui batas usia kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah soal transportasi. Razia rutin juga masih digelar tim gabungan dinas perhubungan, kepolisian, dan TNI.

Ketua FKPM Rimhot P Siagian menyatakan, bus-bus yang dikandangkan itu menjadi tumpuan penghasilan bagi pemilik, sopir, kernet, dan keluarga. Dia berharap dinas perhubungan melepas bus dan memberikan perpanjangan izin trayek sambil mengurus persyaratan bergabung ke Transjakarta.

Menurut Andri, para pemilik metromini sebenarnya tahu soal ketentuan batas usia kendaraan, syarat kelayakan jalan, dan prosedur operasi di jalan. Namun, mereka dimanjakan keringanan yang berulang diberikan pejabat atau petugas dinas perhubungan terdahulu sehingga mereka bisa tetap beroperasi meski kondisi bus sudah tidak layak jalan.

“Mohon maaf, barangkali petugas (dinas perhubungan) yang dulu-dulu mau terbitkan izin dengan sogokan. Sekarang tidak bisa. Kami tidak ingin keselamatan penumpang jadi taruhan karena bus dan kru tidak layak jalan,” kata Andri.

Baca juga :  Begini Kondisi di Lokasi Proyek RTH TB Simatupang Park

Sementara itu, bus transjabodetabek jurusan Blok M-Ciputat diminati penumpang karena kondisi bus nyaman dan berpendingin udara. Bus berwarna biru itu menempuh rute Plaza Blok M, Jalan Radio Dalam, Pondok Indah, Lebak Bulus, Jalan Ir H Djuanda, hingga berakhir di Depo PPD di Jalan RE Martadinata, Ciputat, Tangerang.

Ellen (22), salah satu penumpang, mengatakan, tertarik naik bus itu karena tak perlu lagi berganti angkutan umum. “Dari rumah di daerah Ciputat menuju tengah Kota Jakarta jadi lebih cepat,” katanya.

Winda (22), penumpang lain, mengatakan, naik bus transjabodetabek dari Tangerang menuju Jakarta menghemat biaya. Setiap kali perjalanan dia hanya mengeluarkan Rp 8.000 per orang. “Lebih hemat daripada naik mobil pribadi atau naik angkutan umum lain,” ujarnya.

Namun, Winda menuturkan, kedatangan bus masih sulit diprediksi. Kalau siang, kadang menunggu sampai 30 menit lebih. Tidak jelas kapan bus datang.

Sementara bus PPD 43 terlihat sepi penumpang pada Senin siang.(MKN/DNA/C10)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button