Kliping

Normalisasi Saluran Masih Dikerjakan

Perbaikan Saluran Air Difokuskan di 170 Lokasi Rawan Banjir

JAKARTA, KOMPAS — Bangunan yang menutupi saluran air dan kesemrawutan utilitas di bawah tanah menyebabkan aliran air hujan melambat dan menimbulkan genangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih berupaya memperbaiki kerja saluran air agar genangan berkurang.

“Genangan di (permukiman) Jakarta tidak akan lebih dari tujuh jam surut begitu hujan berhenti karena semua saluran penghubung mulai beres. Yang jadi masalah sekarang, jalan utama masih tergenang karena tali air kecil dan di dalam saluran penuh kabel. Itu yang sedang kami coba atasi,” kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (26/1).

Ia mencontohkan jalanan di kawasan Matraman dan Cawang yang selalu tergenang. Genangan terjadi karena air tidak bisa masuk ke saluran air lantaran buntunya jalan air di lokasi tersebut. Sementara bangunan atau trotoar penyebab buntunya jalan air tidak segera dibongkar.

Basuki juga mencontohkan jalanan di kawasan Kemang yang salurannya banyak tertutup untuk halaman ruko sehingga sering tergenang. Ia menyatakan akan terus membongkar bangunan yang menutupi saluran air tanpa kompromi.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Gubernur juga menyebut kondisi utilitas yang semrawut di bawah tanah turut menyumbang tertutupnya jalan air ke dalam saluran. Ia akan mengupayakan agar bisa menggali saluran lebih dalam dan meletakkan kabel-kabel itu di atas galian saluran.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, di Jakarta terdapat 1.100 saluran penghubung. Sebagian saluran tersumbat dan tidak berfungsi maksimal karena tertutup bangunan. Akibatnya, saluran tidak bisa mengalir ke kali besar. Pada saat hujan, wilayah Jakarta menjadi baskom raksasa penampung air.

“Kami terus bekerja dan berusaha mengembalikan saluran penghubung supaya genangan cepat surut,” ujar Teguh.

Teguh menambahkan, pihaknya kini fokus menangani 170 lokasi rawan banjir dan genangan di DKI Jakarta. Caranya, dengan menormalisasi kali serta merobohkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Ia berpendapat, bangunan liar dapat ditertibkan dengan landasan hukum Instruksi Gubernur Nomor 68 Tahun 2012.

Selain itu, dia juga berencana membangun waduk penampung di kawasan Kamal, Jakarta Barat. Waduk itu direncanakan seluas 40 hektar dan akan menjadi kolam penampung air sebelum dialirkan ke laut. Namun, salah satu kendala di lapangan adalah pembebasan lahan.

Lurah Tegal Alur A Mawardi menuturkan, dari total lahan yang diperlukan, baru sekitar 5 hektar yang sedang dalam proses pembelian. Lahan yang akan digunakan sebagai waduk itu saat ini digunakan untuk usaha tambak ikan, udang, dan rumah tinggal.

“Warga sedang mengajukan gugatan kepemilikan lahan ke pengadilan. Kami akan menunggu sampai proses itu selesai dulu, baru setelah itu maju ke pembebasan lahan dan ganti rugi lahan,” tutur Mawardi.

Pantauan di Terminal Grogol, Jakarta Barat, saluran penghubung selebar sekitar 2 meter cukup bersih dari sampah. Air mengalir lancar di saluran yang menuju Kali Grogol itu. Namun, di atas saluran air itu masih berdiri deretan bangunan permanen yang difungsikan sebagai loket penjualan karcis bus. Menurut warga sekitar, bangunan tersebut sudah ada sejak tahun 2006.

Nono (37), pedagang kaki lima di sekitar Terminal Grogol, mengatakan, banjir besar akibat luapan Kali Grogol kerap melanda wilayah itu. Banjir paling besar terjadi di Jalan Susilo III dan bisa mencapai ketinggian 2 meter. Di lokasi lain, seperti di dekat terminal, air melimpas dari jalan ke terminal yang lebih rendah.

Menurut Nono, selama musim hujan 2016, kawasan terminal tergenang 10-30 sentimeter dan cepat surut. Hal itu berbeda dengan periode Januari 2015 yang lebih parah ketinggian airnya. Nono juga memuji kinerja petugas penanganan sarana dan prasarana umum yang siaga membersihkan saluran setiap hari.

“Sekarang, saluran rutin dibersihkan sehingga genangan enggak sampai satu jam langsung surut,” ujar Nono.

Belum teruji

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif berpendapat, sistem pengelolaan data dan penanganan banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta relatif baik dan siap. Namun, sistem belum teruji pada situasi hujan ekstrem serta banjir dengan pemicu yang kompleks, seperti rob dan curah hujan tinggi.

“Soal kewenangan penanganan juga butuh perbaikan. Sebab, kewenangan BPBD terbatas, sementara penanganan korban banjir perlu segera. Soal status bencana, berkaca pada banjir tahun 2013 dan 2014, terlambat ditetapkan karena harus melalui sejumlah prosedur. Ini yang perlu dicari solusinya,” tutur Syarif seusai kunjungan kerja Komisi A ke BPBD DKI Jakarta, Selasa.

Buka pintu air

Pemerintah Kota Tangerang telah membuka 160 pintu air dan mengaktifkan 90 pompa di 13 kecamatan di Kota Tangerang sejak sepekan terakhir. Langkah antisipasi banjir itu diambil menyusul adanya curah hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi yang mulai terjadi meski belum secara terus-menerus.

“Pintu air sudah dibuka dan pompa air sudah siaga lebih awal. Harapannya, air sungai dan irigasi bisa terbuang ke hilir sehingga tidak membanjiri kawasan perumahan dan jalan protokol,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Taufik Syazaeni.

Pintu air yang dibuka adalah pintu air di sejumlah anak kali dan perumahan serta di situ. Adapun 24 lokasi rawan banjir di Kota Tangerang sudah berstatus siaga banjir.

Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Tangerang Tatan Fauzi mengatakan, beberapa permukaan sungai sudah meningkat sejak Sabtu. “Namun, semuanya masih dalam batas aman,” ujarnya.

(PIN/FRO/DEA/MKN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button