Kliping

Operator Masuk E-katalog

Layanan Transjakarta Diperluas ke Wilayah Sekitar Jakarta

JAKARTA, (22/1/2016) KOMPAS — Setelah Koperasi Angkutan Jakarta, sejumlah operator bus tercatat masuk di katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyedia jasa. Perkembangan ini dinilai positif terkait upaya memperbaiki layanan transportasi umum Jakarta.

Selain Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja), katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memuat sejumlah penyedia jasa operator bus, yakni PT Mayasari Bakti, PT Pancaran Darat Transport, dan PT Steady Safe. Operator-operator tersebut menyediakan bus sedang dan bus maxi dengan merek, antara lain, Scania, Volvo, dan MAN; dengan unit pengukuran rupiah per kilometer berkisar Rp 22.291 hingga Rp 24.523 (bus maxi) dan Rp 10.359 (bus sedang).

Selain Kopaja, operator lain mulai tercatat di katalog elektronik (e-katalog) LKPP mulai Desember 2015. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah, di Balai Kota Jakarta, Kamis (21/1), menilai perkembangan itu positif dalam upaya mengajak semua operator angkutan umum di DKI Jakarta bergabung dalam satu pengelolaan di bawah PT Transportasi Jakarta.

Pencatatan penyedia jasa di katalog elektronik LKPP menjadi syarat untuk bergabung sebagai operator transjakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui badan usaha PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengajak semua operator angkutan umum di Jakarta bergabung untuk menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

“Pemprov DKI menyiapkan anggaran untuk subsidi penumpang. Operator harus tercatat di LKPP, memenuhi standar pelayanan minimal, dan menerapkan sistem rupiah per kilometer agar subsidi tepat sasaran dan warga bisa menikmati angkutan yang nyaman,” tuturnya.

Baca juga :  PAL Jaya-PT MJH Lestari Jalin Kerja Sama Bisnis

Menurut Andri, subsidi dinilai lebih pas diberikan kepada pengguna ketimbang pemilik angkutan umum. Sistem itu juga dianggap lebih pas untuk memancing operator bersaing secara sehat dan berlomba memberikan layanan yang baik.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap cara itu pas untuk menyatukan operator angkutan umum Ibu Kota. Operator terikat kontrak untuk menerapkan standar pelayanan yang baik, tetapi lebih terjamin kelangsungan usahanya.

Basuki menyatakan, Pemprov DKI punya cukup anggaran untuk menyubsidi pengguna angkutan umum. Namun, sistem operasi harus terukur serta menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna. “Kami sudah ingatkan, operator-operator yang tak ikut sistem bakal ditinggal penumpang karena tarif lebih mahal dan armada kalah baik,” ujarnya.

Jangkauan diperluas

Operator-operator penyedia jasa yang tercatat di katalog LKPP diyakini bakal terus bertambah. Sebelumnya, operator angkutan umum lain, seperti Metromini dan Koperasi Wahana Kalpika, menyatakan bakal memenuhi permintaan Pemprov DKI untuk bergabung dengan Transjakarta.

Menurut Andri, selain operator angkutan di dalam kota, operator lain menyatakan kesediaannya bergabung dengan Transjakarta, yakni operator Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) yang mengoperasikan transjabodetabek. Dengan demikian, rencana memperluas area layanan transjakarta ke Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan bakal lebih mudah.

Dinas perhubungan, transjakarta, dan operator tengah mencari model operasi yang efektif untuk layanan ke wilayah sekitar. Selain kesiapan armada, perluasan layanan transjakarta butuh persiapan terkait penghitungan jarak dan rute trayek yang lintas instansi.

Terkait itu, Kementerian Perhubungan menyerahkan 600 bus hibah untuk DKI Jakarta melalui PPD, Kamis kemarin. Menurut Andri, bus akan dipakai untuk memperkuat armada transjakarta dan transjabodetabek.

Direktur Utama PPD Pande Putu Yasa mengatakan, ada 20 trayek yang disiapkan untuk operasi bus-bus itu, selain empat trayek yang beroperasi saat ini. Keempat rute itu adalah Depok-PGC-Grogol, Ciputat-Blok M, Harapan Indah Bekasi-Pasar Baru, dan Poris-Plawad-Kemayoran. Selain wilayah sekitar, bus juga dioperasikan untuk memperkuat transjakarta di dalam koridor.

Baca juga :  Amdal Dinilai Hambat Perizinan

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono menambahkan, selain mengintegrasikan operasi, penggabungan operator-operator bertujuan memperbaiki layanan angkutan umum. Dengan demikian, pengguna kendaraan pribadi punya alternatif untuk berpindah ke angkutan umum.

Soal bus PPD, Budi tengah menunggu kesiapan administrasinya, seperti uji kelayakan jalan dan prosedur sebagai penyedia jasa operator bus. “PPD telah berkontrak dengan Transjakarta. Sebagian bus (hibah) itu bisa dipertimbangkan untuk meremajakan bus-bus PPD. Jika bisa dioperasikan untuk Transjakarta, kami utamakan, tetapi secara prinsip bus bisa dioperasikan di rute mana saja,” ujarnya. (MKN)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button