Kota Baru Harus Produktif
KA Cepat agar Tak Kebablasan
JAKARTA, KOMPAS — Kota-kota baru yang muncul karena pembangunan kereta api cepat harus menjadi wilayah produktif. Modal awal penguasaan lahan oleh pemerintah memungkinkan pemerintah menghindarkan kegagalan pembentukan kota baru pada masa lalu melalui perencanaan yang benar.
Sejumlah ahli perencanaan kota yang ditemui dan dihubungi Kompas, Jumat (22/1), mengatakan, ada potensi besar dengan kehadiran kereta api cepat Jakarta-Bandung, tetapi pada saat yang sama bisa muncul masalah yang tidak kalah besarnya.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Bernardus Djonoputro mengemukakan, kota baru harus dipersiapkan secara matang sebagai kota baru yang memiliki daya tarik. Kota itu harus didesain dengan memperhatikan daya dukungnya sehingga dapat diproyeksikan besaran populasi penduduk yang bakal tinggal di tempat itu.
Bernardus menambahkan, kota baru perlu memiliki fungsi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, serta pendapatan pemerintah kota tersebut untuk bisa membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur wilayah. Kota baru bisa diarahkan untuk memindahkan fungsi pemerintahan, industri, atau pusat pendidikan yang bukan merupakan duplikasi dari kota lainnya. Fungsi-fungsi tersebut tidak bisa tumbuh alamiah hanya karena ada proyek kereta api cepat, tetapi harus dirancang berdasarkan tata ruang.
“Kota baru yang hidup harus punya berbagai fungsi yang menjadikan kota itu mandiri dan kompetitif. Tidak ada kota yang memiliki fungsi tunggal sekalipun ada fungsi yang dominan,” ujar Bernardus.
Untuk itu, perencanaan kota perlu memperhitungkan rencana tata ruang provinsi sehingga dapat diketahui fungsi kota baru terhadap pusat-pusat kota lainnya sebagai bagian dari sistem perkotaan di Jawa Barat, serta pengembangan megapolitan Bandung. “Kota baru perlu diposisikan komplementer dengan kota-kota di sekitarnya, dengan fungsi khas. Kekhasan kota baru diperlukan sebagai magnet bagi perkembangan kota,” katanya.
Pemerintah sejak awal wajib mempersiapkan Walini dengan memastikan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas kawasan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk infrastruktur jalan. Kesalahan besar pemerintah selama ini dalam membangun kota adalah tidak memiliki lahan sehingga tidak leluasa membangun fasilitas dan seolah menyerah pada apa pun yang dilakukan swasta.
“Pemerintah perlu mengawali pembangunan kota baru dengan kepemilikan aset lahan. Aset ini adalah modal awal pemerintah untuk membangun dan menata kota. Tanpa intervensi, sulit membuat kota baru memiliki daya tarik,” kata Bernardus.
Pemerintah perlu belajar dari pembangunan kota-kota baru yang butuh puluhan tahun untuk berkembang dengan mengandalkan swasta.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung Wilmar Salim berharap pengembang kereta api cepat bekerja sama dengan pemerintah kota dan kabupaten yang dilewati untuk segera memperkenalkan moda transportasi ini kepada masyarakat. Hal detail, seperti rencana pelintasan dan pemberhentian hingga memfasilitasi penyesuaian revisi rencana tata ruang dan wilayah dengan pembangunan kawasan berorientasi transit, harus disampaikan.
Pertumbuhan
Terkait rencana pengembangan kota baru itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan, pemerintah mendorong kawasan yang termasuk dalam proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Konektivitas yang efisien diharapkan dapat menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian di daerah
“Yang terjadi di negara maju, kecepatan mobilitas itu untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Ini sudah keharusan. Kita harus melihat arah globalisasi ini ke mana. Indonesia termasuk dalam ASEAN dengan ukuran ekonomi yang besar. Kita harus berada di depan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas,” kata Rini.
Terkait pengembangan kawasan, menurut Rini, pihaknya sedang memilih lembaga konsultan internasional perancang kota untuk membuat kawasan kota baru yang modern dan ramah lingkungan. “Kita sedang finalisasi perencana kota internasional untuk membuat desain kota,” katanya.
Menurut Rini, Pemerintah Tiongkok, terutama Bank Pembangunan Tiongkok, juga berminat untuk membiayai pengembangan kota Walini. Pinjaman sekitar 5,57 miliar dollar AS atau sekitar Rp 70 triliun hanya dipergunakan untuk pembangunan proyek kereta api cepat dan pembangunan empat stasiun.
Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan, pembangunan kereta api cepat merupakan sebuah kemajuan. “Soal ancaman atau bukan, tergantung bagaimana pengusaha angkutan memberikan nilai lebih kepada penumpang dan sejauh mana komitmen pemerintah memajukan angkutan massal, tidak hanya kereta api cepat,” katanya.
Kritik
Ernan Rustiadi, pengajar Tata Ruang Institut Pertanian Bogor, mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Presiden Joko Widodo agar tak mementingkan kecepatan dan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlanjutan infrastruktur itu sendiri maupun kehidupan masyarakat.
“Era Presiden Jokowi ini memang merasakan pembangunan infrastruktur yang lemah di era sebelumnya, tetapi jangan kebablasan. Perencanaan jangka panjang harus berbasis pada peraturan, seperti tata ruang dan kajian lingkungan yang komprehensif,” katanya.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus patuh pada aturan tata ruang di provinsi atau kabupaten. Ketika tata ruang yang seharusnya menjadi acuan ini dilangkahi, akan ada warga yang merasa terganggu dan rawan menimbulkan gugatan.
Kritik yang sama disampaikan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat Dadan Ramdhan. Ia mengatakan, ada banyak kekurangan dalam pelaksanaan proyek ini. Beberapa di antaranya adalah belum ada kepastian lokasi trase, data panjang lintasan yang kerap berubah-ubah, hingga berapa besar dampak alih fungsi lahan yang akan terjadi. (NAD/LKT/ICH/CHE/SEM/FER)
