Tata Ruang

Kementerian ATR BPN Usul RUU Pertanahan Masuk Prolegnas

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) mendorong RUU Pertanahan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ATR BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, Kementerian ATRBPN berupaya agar RUU Pertanahan dapat masuk dalam prolegnas. “Memang tekad kementerian untuk berusaha memasukkan lagi ke prolegnas. Soal waktu akan dilihat secara tepat,” ucap Taufiq.

Taufiq menuturkan, rencananya akan ada sejumlah poin yang akan masuk dalam RUU Pertanahan. Misalnya, terkait digitalisasi arsip, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Meski begitu, poin-poin tersebut nantinya akan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari publik/masyarakat.

“(Ada) Juga pengadilan ad hoc pertanahan. Pengadilan ad hoc pertanahan sangat penting, sebagaimana adanya pengadilan HAM,” ujar Taufiq.

Baca juga: Kunjungi ngundang.com situs penyedia undangan digital online terbaik di Indonesia

Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Adakan Program Magang Bersertifikat Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2022

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, pengaturan digitalisasi arsip dinilai perlu masuk dalam RUU Pertanahan. Ia menyebut, sejak tahun 2017 hingga saat ini telah ada hampir 50 juta bidang arsip PTSL. Namun di satu sisi, tidak ada penambahan gedung arsip.

“Itu yang menjadi masalah. Oleh sebab itu jalan yang jalan paling cepat adalah kita digitalisasi. Sepengetahuan saya jumlah arsip di BPN yang perlu kita digitalisasi mungkin sekarang lebih dari 4 miliar dokumen,” kata Sofyan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (17/2).

Baca juga: XPLORE.ID Menampilkan Destinasi Wisata Terbaik diKota Anda

Sofyan mengatakan, jika ada permasalahan pertanahan, arsip yang harus dibawa di pengadilan adalah dokumen fisik, meski dokumen tersebut telah ada dalam bentuk digital. “Nah UU nanti kita mengharapkan masalah ini akan bisa diselesaikan,” ucap Sofyan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menambahkan, Kementerian ATR/BPN telah melakukan dua kali pertemuan dengan Arsip Nasional RI (ANRI) untuk membicarakan mengenai kerjasama digitalisasi arsip BPN.

“Dalam waktu segera kita sudah rapat, kita akan membuat MoU supaya bagaimana pengelolaan arsip ini menjadi lebih tersentralisasi,” ucap Suyus.

Sebelumnya, Sofyan Djalil mengatakan, UU Pertanahan seharusnya sebagai penjelasan dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA).

Sofyan menuturkan, UU Pertanahan dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mengenai pertanahan. Pasalnya, selama ini pengaturan tentang pertanahan diatur dalam peraturan kepala badan dan peraturan menteri, ditambah Undang-Undang Pokok Agraria yang dianggap sudah terlalu lama.

Meski UU Pokok Agraria dianggap terlalu lama, Sofyan mengatakan, UU Pokok Agraria perlu dipertahankan. Hanya saja, substansi yang belum diatur dalam UU Pokok Agraria harus ditambahkan di RUU Pertanahan dan interpretasi UU Pokok Agraria harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“UU Pokok Agraria ini perlu kita pertahankan, tapi perlu ditambah (RUU Pertanahan) dan di reinterpretasi sesuai dengan kebutuhan zaman,” kata Sofyan.

Artikel terkait

Baca juga: Temukan Tempat Makan dan Tempat Hangout Terbaik di Kota Anda

Back to top button