Menghadiri Acara Peluncuran Sistem Informasi Spasial RTR (Rencana Tata Ruang) Online di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Jakarta, Selasa 7 Agustus 2018, telah diselenggarakannya acara Peluncuran Sistem Informasi Spasial RTR (Rencana Tata Ruang) Online oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang bertempat di Ruang Prambanan, Gedung Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Pada acara tersebut, Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta diundang untuk menjadi narasumber talk show tentang Informasi Aplikasi Data Spasial RTR Online. Turut hadir pada acara tersebut perwakilan dari beberapa jajaran kementerian/lembaga, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan akademisi.
Pada acara tersebut dijelaskan urgensi sistem informasi aplikasi data spasial RTR online dalam mendukunf OSS (Online Single Submission). Sistem tersebut berfungsi untuk memudahkan proses perizinan lokasi usaha. Adapun prinsip dasar pelakasanaan sistem OSS adalah kemudahan akses, pengawasan oleh profesi bersertifikat, terstandarisasi, terintegrasi, terpenuhinya aspek K3L, dan kepercayaan KPD pelaku usaha untuk memenuhi standar.
Selain itu, dijelaskan juga mengenai pentingnya percepatan legalisasi Raperda tentang RDTR untuk membentuk sistem OSS. Adapu terdapat beberapa langkah strategis untuk mempercepat legalisasi Raperda RDTR, di antaranya : 1). Mempercepat penyusunan RDTR sesuai dengan alur penetapan Raperda RTR Daerah, 2) Menjamin kualitas RDTR dengan mempertimbangkan aspek peraturan yang lebih tinggi, dan kepentingan umum, 3) Optimalisasi peran sekda sebagai ketua TKRPD, 4) Membentuk pembinaan dan pengawasan, dan 5) Mengoptimalkan tugas dan wewenang gubernur sebagai WPP. Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional juga diperlukan untuk implementasi sistem informasi aplikasi data spasial RTR online, karena elemen geospasial digunakan sebagai identifier utama untuk mengintegrasikan berbagai jenis informasi.
Sala satu penerapan informasi spasial berbasis online adalah program Jakarta Satu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan data-data dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasiskan sistem informasi geografis (spasial). Dari program tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi detail dari rencana tata ruang dan peraturan zonasi untuk setiap titik lokasi di Jakarta secara online. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pelaporan secara online yang juga secara langsung merupakan sarana konsultasi publik untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil laporan masyarakat ini dapat digunakan sebagai bahan peninjauan kembali RDTR-PZ.
