Forum dan Expo Inovasi Indonesia 2017: “Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”
Jakarta, 19 Juli 2017.
Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjadi pembicara pada acara Forum dan Expo Inovasi Indonesia 2017. Forum ini diadakan dengan tujuan untuk melihat upaya dari berbagai stakeholders dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Sosial.
Diskusi dalam forum ini akan membahas tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk Pencapaian SDGs” dan memiliki beberapa pembicara, yaitu: (i) Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR; (ii) Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; (iii) PT. Freeport Indonesia; dan (iv) Tanoto Foundation.
Pada forum ini, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian SDGs diarahkan untuk menyelesaikan beberapa masalah utama, yaitu: kurangnya sumber air baku dan pengentasan kawasan kumuh.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya, berupa:
- Mengupayakan penghematan air melalui demand management dengan adanya Peraturan Gubernur No. 156 Tahun 2012 tentang Penghematan Energi dan Air.
- Mengupayakan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS).
- Adanya Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) untuk menguras tangki septik sehingga mengurangi pencemaran sumber air baku karena bocornya tangki septik.
- Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLHD) untuk mendata permasalahan sanitasi di kawasan padat penduduk.
- Membangun Komitmen “Jakarta 30;30” untuk konservasi air.
- Membangun embung-embung sebagai salah satu upaya penyediaan air baku dengan skema kerja sama antar daerah.
- Membangun Rusun yang terintegrasi dengan area dan infrastruktur secara terpadu (Transit Oriented Development/TOD).
- Adanya “Pasukan Merah” untuk merenovasi rumah kumuh di kawasan padat penduduk. Ini merupakan solusi sementara sebelum tersedianya Rusun.
Meskipun begitu, pihak pemerintah (baik pusat maupun daerah) perlu mengambil peran lebih awal dalam pencapaian SDGs sehingga perlu melakukan pengembangan kapasitas bagi para petugas teknis dan masyarakat. Adanya sistem data untuk mempermudah alignment antara capaian SDGs dan capaian program pemerintah juga dirasa perlu untuk menjamin tercapainya SDGs.