Kliping

Transparansi Komite Gabungan Jadi Kunci

JAKARTA, KOMPAS — Transparansi komite gabungan yang dibentuk pemerintah terkait moratorium reklamasi Teluk Jakarta menjadi poin terpenting dalam proses evaluasi. Semua jenis kajian, audit lingkungan, hingga analisis skenario harus dibuka ke publik.

“Momentum ini perlu dijadikan langkah awal untuk memperbaiki tata kelola, memperjelas regulasi, serta analisis skenario terkait reklamasi ini, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Semua ini harus diumumkan ke publik agar tidak ada lagi persoalan ke depan,” tutur ahli kelautan yang juga Lektor Kepala Bidang Oseanografi Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan, saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (20/4).

Menurut Alan, bisa ada tiga alternatif skenario terkait hasil evaluasi reklamasi ini. Pemerintah bisa membatalkan semua reklamasi, menerima pulau yang telah terbangun, atau tetap melanjutkan pembangunan hingga 17 pulau nantinya. Akan tetapi, semua skenario harus didasari pertimbangan dan kajian yang dipublikasikan ke masyarakat.

Dalam melakukan kajian, khususnya dari segi lingkungan, komite gabungan harus melakukan pengawasan ketat. Pemantauan bisa berbasis harian atau bahkan dalam hal memantau pola arus dan sebaran sedimen bisa dilakukan setiap jam. Ini seperti dilakukan di Singapura.

Pinjaman Online Baca juga: Erek erek 2d Bergambar Lengkap

Saat reklamasi Teluk Jakarta dilakukan selama ini, lanjut Alan, pengawasan seperti ini tak dilakukan dan terkesan ada pembiaran dari pemerintah. Padahal, dalam Peraturan Presiden Nomor 122/2012, reklamasi harus menjamin keberlanjutan lingkungan, integrasi antara tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

Lokasi reklamasi maupun lokasi pengambilan pasir urukan juga harus diperhatikan. “Dengan dibentuknya komite gabungan ini, kajian ilmiah yang berujung pada skenario yang akan diterapkan bisa sesuai. Tentunya ada batas waktu,” tambah Alan.

Baca juga :  Diskusi bersama Jejaring AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Memastikan berjalan

Dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, DPR mendesak Menteri LHK segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi dan konstruksi yang belum memiliki izin di pantai utara Jakarta dijalankan.

Selain Menteri LHK Siti Nurbaya, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan perwakilan Pemprov DKI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan kajian komprehensif terhadap seluruh dokumen perencanaan kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta. “Hal itu penting dilakukan untuk kepentingan KLHS oleh pihak kementerian,” kata Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu.

Gus menambahkan, DPR juga akan mengadakan rapat gabungan antara Komisi III, Komisi IV, dan Komisi VII untuk membahas kasus reklamasi Teluk Jakarta.

“Kami akan meminta kepada pimpinan DPR segera mengagendakan rapat gabungan. Isu ini harus dibahas lintas komisi agar solusi yang diambil lebih komprehensif,” ujar Gus.

(JAL/LKT/AGE)

Artikel terkait

Leave a Reply

Back to top button